oleh

Wakil Bupati Belitung Timur, Burhanudin ,Tegaskan Pemerintah Desa Terus Perbaharui Data Warga Miskin

OKEYBOZZ.COM , MANGGAR – Wakil Bupati Belitung Timur, Burhanudin kembali menegaskan agar pemerintah desa dapat terus memperbaharui data-data warga kemiskinan di ada di desa. Karena selama ini menurutnya data yang tidak valid membuat program pengentasan kemiskinan di Kabupaten belum berjalan maksimal.

Hal itu disampaikan Aan, sapaan akrab Wabup di hadapan para Kepala Desa, Perangkat Desa Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSM) dan pendamping,  saat membuka Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) di Hotel Oasis Manggar, Selasa (3/9/19).

“Ya masalahnya di data, masalah Raskin, BPJS, bantuan sosial termasuk PKH ini kan dari data, awal masalahnya. Data yang tidak valid, data tidak diperbaharui itu aja kuncinya” ungkap Aan.

Aan menilai seluruh bantuan sosial yang disalurkan baik melalui PKH, maupun kegiatan insidental lainnya hendak disalurkan melalui satu pintu menggunakan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) yang mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT).

“Harus satu pintu, jadi bantuan masyarakat yang sifatnya insidentil dapat ditampung di Santunan Langsung Tunai, di Dinas Sosial. Datanya tetap mengacu pada data satu pintu, pencairan duitnya juga satu pintu,” jelas Aan.

Terkait capaian target penurunan angka kemiskinan Kabupaten Beltim, Aan yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Beltim menyatakan hanya berharap berharap dapat menekan angka, dengan kegiatan yang dianggap sesuai dengan pro-poor.

“Yang jelas kita terus mencoba melakukan penurunan angka kemiskinan, kita terus minimalisir dengan program-program yang dapat menekan angka kemiskinan,” kata Aan.

 

Anggaran Pronaggis Meningkat 57 Persen

Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronanggis) Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 mendatang meningkat 57 persen dari tahun 2019, dari Rp 255.085.271.207, menjadi Rp 447.358.407.019.

Tahun 2020, Pronanggis masih masuk dalam prioritas 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar, Penanggulangan Kemiskinan, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Pronanggis mengalami peningkatan sebanyak 21 progam, 345 kegiatan dan peningkatan anggaran sebesar Rp 170.184.230.496.

Sekretaris Tim Koordinasi Penggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Beltim, Bayu Priambodo mengatakan tahun depan Pronanggis mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari program, kegiatan dan besaran anggarannya. Meski masih masuk dalam prioritas 2 RKPD namun dalam perencanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas daerah.

“Sebenarnya sejak dulu Kabupaten Beltim sudah banyak programkegiatan penanggulangan kemiskinan atau disingkat (Pronanggis), namun selama ini belum terkoordinasi dengan baik dan sasarannya belum by name by adress sesuai dengan Basis Data Terpadu,” ungkap Bayu, saat ditemui awak media dan Diskominfo Beltim di ruang kerjanya, Selasa (3/9/19).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Beltim itu mengungkapkan jika di tahun 2020 mendatang Penyusunan RKPD sudah terintregasi dengan renja OPD secara online. Selain di Pelayanan Dasar, Pronanggis juga banyak tersebar khususnya di Urusan Pilihan secara luas baik itu di pertanian dan pangan, perikanan, pariwisata dan, KUKM.

“Secara luas artinya  di setiap bidang dalam dinas-dinas itu, kami upayakan ada program kegiatan menyentuh dengan penanggulangan kemiskinan. Jadi nanti kami akan upayakan up dating BDT melalui Pusdatin di Kemensos, nah itu lah nanti kami bagikan melalui program bantuan,” jelas Bayu.

Selain itu ke depannya TKPK sedang menyusun Peraturan Bupati untuk penggunaan BDT. Seluruh program kegiatan yang menyangkut bantuan dari OPD wajib menyeleraskan dengan BDT agar benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Untuk program bantuan bagi masyarakat, kita akan coba sasarannya menggunakan BDT. Jadi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah-red) dari nelayan akan kita arahkan dapat bantuan di Dinas Pertanian, sehingga tidak tumpang tindih dengan petani atau KUKM,” ujar Bayu. (*/iwan gabus)

(Okeybozz.com )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed