oleh

Penimbunan Tanah Puru Proyek Pembangunan Embung Konservasi Kolong Mempayak , Dari Lokasi IUP PT TIMAH , Ini Kata Ketua Wakasbangda.

Okeybozz.com , Manggar –Ketua Wakasbangda (Wadah Kajian Strategi Pembangunan Daerah) Beltim Rudi Juniwira, ditemui okeybozz untuk mengkonfirmasi masalah terkait penimbunan tanah puru di Proyek pembangunan Embung Konservasi Kolong Mempayak desa Mempayak, yang menggunakan material tanah yang diambil dari wilayah IUP PT.Timah kawasan Menduang, mengatakan bahwa dalam permasalahan ini, pihak PT Timah harus bertanggungjawab penuh atas pengangkatan dan pemindahan bahan material bukan tambang atau tepatnya jenis tanah puru ini, karena PT. Timah lah yang mempunyai izin resmi dalam pengolahan ataupun pengelolaan segala yang terkandung dalam IUP tersebut , Jumat (18/10/2019).

“ Kita nanti akan menanyakan langsung ke PT. Timah selaku pemegang IUP, apakah mempunyai IUP atas pertambangan tanah puru atau pasir dalam kawasan tersebut, jika memang tidak ada IUP, maka boleh dikatakan kegiatan penggalian dan pemindahan tanah puru tersebut adalah ilegal, apalagi yang mengolah dan mengelolanya adalah pihak selain PT. Timah itu sendiri yang notabene seperti kita ketahui tidak atau belum mendapat izin dari PT. Timah itu sendiri.”

Terkait dugaan pungutan yang dilakukan oleh oknum aparatur desa setempat, Rudi JW menanggapinya bahwa siapapun yang melakukan hal tersebut adalah harus memiliki izin yang sah dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang undang, karena izin itulah kunci untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pengolahan kekayaan alam disuatu daerah, yang nantinya disetorkan kepada kas negara ataupun daerah melalui pajak yang dikenakan, tanpa izin yang memadai maka bisa dipastikan pungutan tersebut termasuk pungutan liar.

 

 

Terkait masalah tersebut , ketua DPC Ormas LAKI ( Laskar Anti Korupsi Indonesia ) Beltim, Suryadi Wahid menanggapinya berbeda, Suryadi lebih menekankan kepada Kontraktor pelaksana agar selalu bekerja dalam koridor aman menuruti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak coba coba untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sekalipun itu ditujukan untuk pembangunan daerah kita sendiri.

“ Saya menanggapi hal ini, agar supaya Kontraktor pelaksana Proyek pembangunan Embung konservasi kolong Mepayak ini, selalu bekerja dalam koridor aman menuruti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak coba coba untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sekalipun itu ditujukan untuk pembangunan daerah kita sendiri”

Ditambahkan pula baik Rudi JW maupun Suryadi, kepada para rekan rekan aktifis Kontrol Sosial yang berada di kabupaten Beltim ini, baik itu LSM, Wartawan maupun Ormas, agar bersama sama mengawasi dan mengontrol segala kegiatan pembangunan di Beltim ini, supaya kabupaten kita tercinta bisa maksimal dalam menyerap dan menerima hasil pembangunan hingga bisa memanfaatkannya dalam jangka waktu yang panjang, sebab pembangunan tersebut dilakukan dengan memakai uang pajak yang dikumpulkan oleh rakyat Indonesia dan memang seyogyanya harus untuk rakyat dalam proporsi terbaiknya.
(Iwan Gabus, okeybozz.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed