oleh

Hak Jawab PT. PMM

 

 

Kalimantan ” ( sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Perda Nomor 1
Tahun 2019 ) kemudian Sdr. Leonardo, Spd melanjutkan Pernyataannya
dengan mengatakan “ akibat terjadinya pelanggaran proses usaha Zirkon oleh
PT. PMM yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah dengan jumlah yang
besar “ .

 

OKEYBOZ.COM, — Bahwa terhadap Pernyataan tersebut di atas, kami berkepentingan untuk
menyampaikan Hak Jawab sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di dalam Pasal 4 Ayat 2 berbunyi “
Penguasaan Mineral dan Batu Bara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada
Ayat 1 di selenggarakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah “.

– Bahwa Pihak Pemerintah Daerah menggunakan kewenangan Hukumnya
mengacu pada Pasal 4 Ayat 2 di dalam Undang-Undang tersebut telah
membuat atau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

– Bahwa PT. PMM yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi
produksi melalui keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung No.
188.4/263/ESDWDPMPTSP/2018. Yang dengan demikian terhitung dari
sejak di terbitkannya izin tersebut di atas, PT. PMM telah berhak / dan telah
melakukan kegiatan operasi Penambangan.

Baca Juga  Nelayan Pesisir Tolak Keras Aktivitas KIP di Perairan Belo Laut

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed