Dalam argumentasinya bahwa warga secara umum dapat menerima informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Semisalnya anggaran pembangunan fisik yang ada di desa – desa, karena anggaran tersebut merupakan uang negara sama dengan uang rakyat, maka kita sebagai warga wajib mengetahui penggunaan anggara tersebut,” ungkapnya, di Gedung Serba Guna Puding Besar. Minggu (5/12/21).
Tidak hanya soal anggaran, masih banyak lagi hal – hal yang berkaitan dengan informasi publik. Ia mencontohkan rekrutmen pegawai honorer ataupun pegawai harian lepas di salah satu instansi pemerintahan misalnya. Berbeda dengan rekrutmen ASN yang dijelaskan telah memiliki mekanisme tersendiri.
Di samping itu, terdapat informasi yang dikatagorikan sebagai informasi privasi yang tidak boleh dipublikasikan oleh negara. Yakni, informasi identitas diri yang ada dinas pencatatan pendudukan dan sipil, semisalnya.