“Ini menyebabkan juga banyak perusahaan kelapa sawit yang tidak bisa mengeluarkan stok CPO yang mereka dapatkan, sehingga akhirnya menyebabkan kebutuhan perusahaan untuk bahan baku kelapa sawit berkurang, dan akhirnya berimbas kepada petani,” beber politisi PPP ini.
Untuk itu, lanjut nya, DPRD Babel berharap kebijakan ini segera dievaluasi, agar daya jual beli TBS kelapa sawit dapat kembali membaik dan semuanya berjalan dengan normal kembali serta kebutuhan lokal terpenuhi.
“Dan kita lihat juga kebijakan ini tidak menurunkan harga minyak goreng di pasaran ini kan sudah tampak bahwa kebijakan tersebut tidak terlalu memberikan kebaikan secara maksimal, terhadap niat baik agar masyarakat mendapatkan harga yang rendah untuk minyak goreng,” pungkasnya. (**/???)