Caption : Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adet Mastur (ist)
Editor : Aditya.
OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG —Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adet Mastur sebut, PJ Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu bikin gaduh.
Belum genap satu bulan bertugas menggantikan posisi Ridwan Djamaluddin, Suganda Pandepotan sudah bikin gaduh.
” Masih baru jangan bikin gaduh di provinsi ini. Mari bicarakan sama-sama jangan berbicara sepihak, ini aset lho, harus koordinasikan dengan DPRD,” kata Adet.
Adet, menegaskan dalam menjalankan roda pemerintah, eksekutif dan legislatif harus bersama dalam menghasilkan suatu kebijakan kedepannya.
Selain itu, Politikus PDI Perjuangan ini, mengkritisi wacana Pj Gubernur Babel yang ingin mengembalikan RKUD dari Bank BRI.
Ia mendukung Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Babel tetap di Bank BRI.
Sebab, menurut Adet, selama ini Provinsi Bangka Belitung merasa di anak tirikan oleh Bank Sumsel Babel.
Meskipun Bank Sumsel Babel Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun dalam hal ini ada ketimpangan.
“Secara pribadi saya mendukung kas daerah di Bank BRI. Kalau kita di Bank BRI untungnya mungkin dari jasa giro dan deposito lebih tinggi dari Bank Sumsel Babel.
Untungnya lebih di BRI dari bantuan yang diberikan Bank Sumsel Babel kepada kita? Kita Bangka Belitung di anak tirikan,” kata Adet, Selasa (11/4/2023).
Menurut Adet, hal ini bukan tanpa alasan, jika berkaca dengan bantuan Bank Sumsel kepada Provinsi Babel dan Sumatra Selatan banyak ketimpangan yang terjadi.
“Mari kita buka-buka masalah CSR nya, kalau seperti Sriwijaya Fc karena saya penggemar bola berapa milyar dulu Ps Bangka berapa?. Dan kita lihat dari sisi SDM ada tidak pimpinan-pimpinan kepala cabang Bank Sumsel orang Babel, dulu hanya ada satu Sodikin yang lainnya?Nah disini saya melihat ada ketimpangan kita,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang mengajukan penambahan modal untuk Bank Sumsel Babel.
“Kadang-kadang aneh juga pihak eksekutif ini tempo hari minta penambahan pernyataan modal memang secara aturan BUMD kita. Tapi kok BUMD tidak pernah memperhatikan kita, ini yang jadi masalahnya,” jelasnya.(OB)