Tajam & Menarik – Kerja Sama Strategis Pemkab Bangka dan Kejari: Perkuat Tameng Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
OKEYBOZ.COM, BANGKA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka melangkah tegas dan strategis dalam memperkuat fondasi hukumnya dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka melalui penandatanganan nota kesepakatan terkait penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan secara resmi di ruang pertemuan Parai Tenggiri, Kantor Bupati Bangka, dan turut disusul dengan perjanjian kerja sama antara Kejari Bangka dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab.
Langkah ini bukan sekadar seremoni administratif. Penjabat (Pj) Bupati Bangka, Jantan Ali, menegaskan bahwa perangkat daerah kerap kali dihadapkan pada persoalan hukum yang kompleks dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan.
“Kami tidak ingin ada keraguan dalam bertindak hanya karena terhalang oleh persoalan hukum. Kerja sama ini adalah tameng sekaligus jalan keluar,” tegas Jantan Ali.
Ia merinci lima poin utama yang menjadi ruang lingkup kesepakatan, mulai dari pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara. Tujuannya jelas: mendorong birokrasi yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kepentingan publik.
“Saya minta perangkat daerah memanfaatkan kerja sama ini secara maksimal. Ini bukan formalitas, tapi fasilitas untuk melayani rakyat lebih baik,” imbuh Jantan Ali penuh penekanan.
Sementara itu, Kepala Kejari Bangka, Edy Subhan, memberi jaminan bahwa pihaknya siap menjadi mitra aktif Pemkab dalam menyelesaikan dan mencegah potensi konflik hukum.
“Kami bukan hanya menunggu, kami jemput bola. Kalau ada masalah hukum, konsultasi saja ke kami, gratis. Jangan takut bertanya, jangan biarkan kesalahan administratif berujung pidana,” ujar Edy tegas.
Lebih dari sekadar kolaborasi institusional, kesepakatan ini juga menjadi benteng preventif terhadap praktik-praktik yang berisiko melanggar hukum, sekaligus menjadi sarana edukasi hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangka.
Kerja sama ini adalah sinyal kuat bahwa Pemkab Bangka tidak ingin berjalan sendiri dalam lanskap hukum pemerintahan. Dengan Kejari sebagai mitra, arah tata kelola daerah menjadi lebih tertib, terarah, dan terbentengi dari potensi penyimpangan.
Bangka kini tidak hanya membangun dari sisi infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pondasi hukumnya—karena pemerintahan yang baik harus berdiri di atas kepastian hukum yang kuat. (okey)
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar