ME HOA GELAR RESES DI DESA KAMPUNG JERUK, SERAP ASPIRASI dan SOSIALISASIKAN PROGRAM PEMERINTAH 2026
PANGKALAN BARU, BANGKA TENGAH – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) komisi IV, Me Hoa, S.H., M.H., menggelar kegiatan reses di Kantor Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (16/1/2026).
Kegiatan yang dihadiri perwakilan berbagai OPD provinsi ini disambut antusias oleh masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi dan mengetahui program pemerintah tahun ini.
Me Hoa menjelaskan bahwa kehadirannya pada hari pertama masa reses bertujuan untuk mempercepat penyerapan aspirasi sekaligus menyosialisasikan program anggaran 2026.
Fokus utama pembangunan tahun ini mencakup tiga sektor krusial yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Di sektor pendidikan, ia menyoroti tingginya angka putus sekolah di Babel dan mendorong percepatan pembiayaan melalui APBD agar fasilitas sekolah yang direvitalisasi berfungsi maksimal.
“Tidak boleh ada dana BOS siswa yang dipotong atau ditiadakan tanpa persetujuan DPRD. Komitmen kita jelas, pendidikan adalah prioritas nomor satu,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menawarkan berbagai skema beasiswa, termasuk pembebasan UKT bagi ribuan mahasiswa kurang mampu bekerja sama dengan perguruan tinggi.
“Untuk sektor kesehatan, diperkenalkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan ketersediaan alat deteksi dini kanker di laboratorium daerah,” tuturnya.
Perwakilan Dinas Kesehatan menambahkan bahwa JKN tetap menjadi prioritas, dengan pendaftaran PBI yang dapat aktif dalam waktu 24 jam.
Pemerintah provinsi juga merencanakan pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke untuk mengurangi rujukan ke luar daerah.
Dalam bidang ekonomi, Me Hoa mengungkapkan optimisme terkait penanganan defisit anggaran seiring kenaikan harga logam dunia yang berdampak positif pada pendapatan daerah.
Ia juga mengajak untuk memanfaatkan lahan kritis dan bekas tambang timah menjadi lahan produktif.
” Selain tiga sektor utama, pemerintah provinsi juga menawarkan program bantuan hibah untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan, yang dapat diajukan melalui proposal resmi,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, perwakilan Dinas PUPRK menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terkait pembangunan jalan, perumahan, dan penanganan kawasan kumuh, dengan imbauan agar masyarakat memahami mekanisme pengajuan.
Me Hoa juga memberikan edukasi mengenai program bantuan sosial seperti BLT dan mengajak masyarakat memahami jenjang kewenangan pemerintah untuk menghindari kesalahpahaman.
“Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program pemerintah serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah,” pungkas Me Hoa.
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar