Ulama Babel Datangi DPRD, Menyampaikan Aspirasi
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Sejumlah habaib, Asatidz, dan Tokoh Umat Islam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan pernyataan sikap resmi yang berisi penolakan terhadap Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) serta seruan dukungan penuh bagi pembebasan Palestina dalam audiensi dengan DPRD Provinsi Babel, Kamis (5/3/2026).
Pertemuan yang awalnya direncanakan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) kini berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD, dengan diterima langsung oleh Ketua Didit Srigusjaya dan Wakil Ketua Edi Nasapta.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, para tokoh umat menyatakan bahwa BOP dinilai bukan sebagai lembaga penjaga perdamaian, melainkan instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan gaya baru yang berpotensi mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza.
Hal ini didasarkan pada kondisi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang hingga Februari 2026 telah menimbulkan 72.072 korban jiwa, lebih dari 171.000 orang luka-luka, serta status bencana kelaparan fase 5 yang diumumkan PBB.
Mereka juga menyatakan bahwa serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan entitas Zionis Israel ke Iran menunjukkan bahwa kedua pihak tersebut bukan penjaga perdamaian, melainkan sering melakukan tindakan yang dinilai sebagai teror dan penjajahan terhadap negara yang tidak sesuai dengan kepentingannya.
Secara rinci, pernyataan sikap yang terdiri dari 7 poin menyampaikan hal-hal berikut:
1. Menolak BOP sebagai instrumen intervensi asing dan menyatakan bahwa perdamaian tanpa keadilan serta pengakhiran penjajahan adalah ilusi.
2. Menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengeluarkan Indonesia dari BOP, sejalan dengan politik luar negeri bebas dan aktif serta komitmen konstitusional menghapuskan penjajahan.
3. Menolak pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Palestina di bawah komando Amerika Serikat, yang dinilai berpotensi melindungi kepentingan penjajah dan bertentangan dengan ajaran agama.
4. Menyerukan pemutusan semua hubungan dengan Amerika Serikat dan entitas Zionis Israel sebagai bentuk sanksi atas kejahatan perang serta menjaga kedaulatan Indonesia dari penjajahan ekonomi, hukum, dan politik.
5. Menyerukan kepada organisasi masyarakat Islam dan elemen masyarakat lainnya untuk tidak mendukung keanggotaan Indonesia dalam BOP dan mendesak pemerintah untuk keluar dari lembaga tersebut.
6. Mengingatkan pemimpin negara-negara Islam agar tidak berpihak kepada Amerika Serikat dan seharusnya mendukung kaum Muslimin Palestina dengan mengirimkan pasukan untuk berjihad.
7. Menyerukan persatuan umat dalam kepemimpinan Islam, yang dinilai mampu melindungi darah dan kehormatan umat sebagaimana masa kejayaan khalifah Islam.
“Kami mewakili tokoh umat berharap pemerintah Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mengambil langkah nyata untuk menghentikan penjajahan di wilayah tersebut,” ujar perwakilan tokoh umat dalam pernyataannya.
Ketua DPRD Didit Srigusjaya menjelaskan bahwa permohonan audiensi masuk sekitar tiga hari sebelumnya melalui surat dari Forum Ulama Bangka Belitung, yang terdiri dari Habaib, Ulama, dan Ustaz.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
“Kebijakan terkait hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Oleh karena itu, tugas kami adalah menyalurkan aspirasi para ulama dan masyarakat ini ke tingkat nasional. Insyaallah, akan kami antar langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” tegas Didit.(OB/W*).
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar