
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Dengan suasana resmi penuh semangat, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin mengangkat tirai perjalanan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan II, terungkap berbagai capaian gemilang di berbagai bidang, sekaligus tantangan yang menjadi fokus perbaikan ke depannya.
Saparudin mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai 107,89 persen dan kota meraih delapan penghargaan termasuk predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2024, yang merupakan keberhasilan kedelapan kalinya.
Anggaran pendapatan daerah yang awalnya ditetapkan sebesar Rp962,78 miliar mengalami penyesuaian naik menjadi Rp993,29 miliar pada tahun lalu. Hasilnya mencengangkan, realisasi pendapatan mencapai Rp930,14 miliar atau sekitar 93,64 persen dari target yang disesuaikan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui ekspektasi dengan realisasi 107,89 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah berhasil direalisasikan sebesar 87,62 persen dari total anggaran yang telah disesuaikan menjadi Rp1,05 triliun.
“Kami sangat menghargai dukungan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga kondusivitas Kota Pangkalpinang sepanjang tahun lalu,” ucap Wali Kota saat membuka pemaparan.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp240,26 miliar yang terealisasi 85,03 persen.
“Dana tersebut digunakan untuk membangun 10 unit sarana prasarana sekolah SD dan 3 unit SMP, merehabilitasi ruang untuk 200 siswa PAUD serta 60 peserta pendidikan non-formal, hingga menyediakan perlengkapan bagi 450 siswa SD dan 268 siswa SMP,” ungkapnya.
Kesehatan menjadi salah satu sektor yang bersinar terang, dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 99,86 persen.
Alokasi anggaran sebesar Rp263,44 miliar terealisasi hingga 96,59 persen, yang digunakan untuk membangun gedung rawat inap baru dan laboratorium mikrobiologi di RSUD Depati Hamzah, serta meningkatkan fasilitas laboratorium kesehatan kota.
Sebanyak Rp12,96 miliar juga dialokasikan untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
” Infrastruktur daerah juga mendapatkan perhatian serius. Sebanyak 518 rumah di tiga kelurahan, Sriwijaya, Tua Tunu Indah, dan Jerambah Gantung, kini terhubung dengan jaringan pipa distribusi air bersih,” tuturnya.
Pemerintah juga membangun jalan baru sepanjang 0,88 km, merekonstruksi 1,75 km jalan, serta melakukan pemeliharaan pada berbagai ruas jalan lainnya.
“Untuk perumahan, sebanyak 61 unit rumah tidak layak huni mendapatkan penanganan, terdiri dari 52 unit yang direhabilitasi dan 9 unit baru yang dibangun,” ucapnya.
Dalam menjaga ketertiban umum dan menangani bencana, pihak terkait melakukan 31 kali operasi penegakan peraturan daerah, patroli jam belajar malam di enam kelurahan, hingga 65 kali operasi penyelamatan.
“BPBD juga berhasil membantu 295 orang korban bencana dan menyusun rencana kontingensi sebagai pedoman penanganan bencana,” kata Prof. Udin.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin memyampaikan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, antara lain penurunan nilai investasi dan rendahnya kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
“Kita paham bahwa peningkatan investasi akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, sejumlah inovasi telah digulirkan mulai dari program pelatihan kerja bagi masyarakat, festival ekonomi kreatif, hingga kerja sama dengan daerah lain dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.
Pemerintah Kota juga berhasil melaksanakan program nasional, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang melayani 59 sekolah dan kelompok sasaran lainnya, serta pembentukan 42 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. Pemeriksaan kesehatan gratis juga telah mencapai 36 persen cakupan penduduk.
Selain predikat WTP, Kota Pangkalpinang juga meraih penghargaan “Daerah Tertib Ukur” dari Kementerian Perdagangan, penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang Meningkatkan Akses dan Layanan Kesehatan dari Kementerian Dalam Negeri, serta penghargaan Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi non Pertambangan.
Prestasi lainnya termasuk peringkat II Indeks Kualitas Data Terbaik di Wilayah BKN Regional VII dan apresiasi keterbukaan informasi publik.
“Semua pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama yang baik antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat. Mari kita tingkatkan kolaborasi untuk membangun Pangkalpinang yang lebih baik,” tegas Saparudin menutup pemaparan.(OB/W*)
Tidak ada komentar