“Sangat perlu sekali dilakukan pengawasan dilapangan, karena bagaimana kita mengetahui kebijakan tersebut berjalan atau tidak jika tidak ada mekanisme kontrol dari dinas terkait,” tutur Sekertaris DPW partai PKS Babel ini.
Terkait kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang menargetkan Rp 3 miliar untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir tahun ini, ia mengkritisi agar Dishub memiliki catatan pelaksanaan terkait perwakilan koordinator lapangan.
“Untuk itu Pemkot dalam hal ini Dishub sebaiknya memiliki catatan pelaksanaan kegiatan khususnya terkait dengan perwakilan, sehingga dapat di evaluasi setiap akhir tahun anggaran apakah kebijakan karcis parkir tersebut memiliki efek peningkatan terhadap PAD sebagaimana yang diharapkan,” beber Wakil Ketua Komisi II.
Kendati demikian, guna menindaklanjuti hal tersebut DPRD Kota Pangkalpinang meminta Dishub dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan serius.