Pemkot Pangkalpinang Gelar Evaluasi Bulanan APBD 2026, Wali Kota Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan APBD Tahun 2026, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Prof. Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna.
Rapat yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida pada Senin (18/05/26) itu dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Dalam keterangannya, Prof. Saparudin menyebut pelaksanaan evaluasi kali ini membawa semangat tersendiri, mengingat para Kepala OPD yang kini menjabat merupakan wajah-wajah baru yang telah mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Kepala OPD yang baru diembankan tugas yang tidak ringan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga pelayanan publik. Kinerjanya, baik dalam pelaksanaan program maupun realisasi anggaran, akan terus kami pantau setiap bulan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa rapat evaluasi semacam ini digelar rutin setiap bulan, tepatnya pada tanggal 15, sebagai mekanisme kontrol yang terstruktur.
“Tujuannya jelas, memastikan setiap dinas berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga pimpinan bisa mengambil langkah korektif lebih cepat jika ada deviasi,” tegasnya.
Terkait realisasi pendapatan daerah, Prof. Saparudin menilai kondisi saat ini cukup menggembirakan karena sudah memasuki triwulan kedua. Secara keseluruhan, realisasi telah melampaui angka 30 persen.
Namun demikian, ia mengakui ada beberapa pos pendapatan yang belum mencapai target, salah satunya retribusi dari rumah guru. Menurutnya, proses pendataan masih berlangsung dan realisasinya baru akan dicatat pada akhir tahun.
“Ada pula pendapatan dari skema Bangun Guna Serah (BGS) yang memang baru akan jatuh tempo pada triwulan III dan IV, sehingga wajar apabila belum tercapai di periode ini. Hal ini sudah diketahui oleh seluruh OPD maupun masyarakat,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan. “Kita harus terus bersikap terbuka dan bertanggung jawab terhadap publik dalam setiap langkah yang kita ambil,” pungkasnya.
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar