Kerusakan kawasan hutan di sepanjang Sungai Buton, Dusun Tumbak, Desa Tumbakpetar, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, (foto : Radak) BANGKABARAT, OKEYBOZ.COM – Dugaan pembabatan hutan di sepanjang Sungai Buton, Dusun Tumbak, Bangka Barat, memunculkan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan.
Sejumlah pohon besar dilaporkan telah hilang, sementara aktivitas pengerukan dan pemasangan tanggul pipa berdiameter 12 inci di aliran sungai turut memicu sorotan terhadap aktivitas perusahaan yang identitasnya belum diketahui secara jelas.
Perusahaan tersebut kabarnya bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik pengusaha berinisial AH, asal Desa Bakit, Kecamatan Parittiga.
Merespons kerusakan tersebut, tokoh masyarakat Dusun Tumbak, Muhammad Qosim Thaha Al Fatih, menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pengaduan resmi kepada Bupati sejak 29 Juli 2026 lalu.
Surat tersebut ditembuskan ke dan Forkopimda Bangka Barat sepeti Kajari dan Kapolres serta sejumlah instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ATR/BPN, BPD, Camat Jebus, hingga Kepala Desa Tumbakpetar.
“Kami sudah sampaikan surat agar mereka membuat tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan atas kerusakan di wilayah yang digarap itu. Namun, sampai hari ini tim terpadu belum datang. Padahal saya yakin 100 persen pihak desa tahu tentang kehancuran sungai itu,” ujar Qosim saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2026) pagi.
Qosim menjelaskan, pada awalnya masyarakat tidak menolak kehadiran investasi di desa mereka, asalkan perusahaan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebelum proyek dimulai, Pemerintah Desa Tumbakpetar sempat menemuinya untuk meminta bantuan meredam potensi demonstrasi warga yang kontra.
Dalam musyawarah awal, Qosim mengaku telah meminta pihak pengelola perusahaan agar menyisakan kawasan hutan sejauh 30 hingga 40 meter dari bibir sungai sebagai zona hijau, meskipun ada warga yang menjual lahan sampai ke sempadan sungai.
“Perusahaan yang tahu aturan seharusnya meninggalkan pohon dan hutan di arah sungai, jangan digarap. Namun yang terjadi, hutan di pinggir sungai justru dibabat habis hingga ratusan meter bahkan kilometer. Bahkan sungai dikeruk dan diangkat,” sesalnya.
Aktivitas pembabatan tersebut ditengarai dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari untuk menghindari pengawasan warga. Qosim sempat meminta kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp100 juta untuk disumbangkan ke masjid sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, namun hingga kini kejelasan uang tersebut tidak pernah ada.
“Kalau masjid tidak mau, ada tokoh masjid yang bilang, kami tidak mau, oke kata saya, tidak masalah. Sebenarnya bukan ke masjid tujuan kompensasi itu, cuma kalau ke masjid ini dinikmati orang banyak, hanya saja sebenarnya tujuan bantuannya berdasarkan undang-undang itu kepada orang terdampak,” ujarnya.
Kejanggalan lain muncul setelah surat pengaduan dikirimkan ke Bupati dan tembusan ke Forkopimda dan instansi lainnya. Menurut Qosim, beberapa hari setelah surat dilayangkan, pihak perusahaan bersama aparat kecamatan dan pemdes menggelar acara pembagian beras 5 kg per orang di masjid tanpa mengundang pihak yang melayangkan protes.
“Saya sudah sampaikan di masjid kepada masyarakat, jangan membiarkan yang salah. Kita harus perhatikan nasib warga lain yang menggantungkan hidup dari sungai, seperti yang memancing dan memasang bubu. Sungai sudah hancur,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa warga yang menandatangani penolakan berencana mengirimkan surat tuntutan kedua. Lebih lanjut, Qosim mengkritik keras pembuatan tanggul di sungai oleh pihak perusahaan yang diklaim pemdes untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pembuatan tanggul diatur ketat oleh undang-undang dan harus melalui rekomendasi berjenjang dari desa, kabupaten, hingga kementerian.
“Bukan asal buat tanggul. Tanggul yang dibuat berdasarkan undang-undang itu untuk kepentingan umum, misalnya dermaga nelayan atau tambatan perahu, bukan untuk kepentingan operasional perusahaan,” cecar Qosim.
Hingga saat ini, masyarakat setempat mengaku buta informasi karena pihak desa sama sekali belum pernah melakukan sosialisasi terbuka mengenai legalitas perusahaan tersebut.
“Kami belum melihat IUP, HGU, klausul plasmanya seperti apa, berapa nilai buah sawit yang akan dibeli dari kebun masyarakat, hingga berapa tenaga kerja lokal yang diserap. Nama perusahaannya saja sampai sekarang belum ada,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Mulai dari pengusaha berinisial AH sebagai pemilik perusahaan, Bupati dan Forkopimda Babar serta instansi lainnya hingga ke tingkat desa. (Dev/Radak)
Tidak ada komentar