
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Timah melimpah, tetapi mengapa masyarakat penambangnya justru kesulitan menjual hasil tambang? Pertanyaan ini kembali mencuat di Bangka Belitung.
Di tengah ketidakpastian pasar, keluhan harga pembelian yang rendah dan belum jelasnya penyerapan oleh sejumlah smelter membuat penambang semakin terjepit.
Timah ada, pembeli sulit dicari. Kalaupun PT Timah Tbk membuka pembelian, harga yang diterima penambang dikeluhkan terlalu rendah. Sementara itu, sejumlah perusahaan peleburan atau smelter disebut belum membuka harga maupun pembelian secara jelas.
Situasi ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketika masyarakat kesulitan menjual hasil tambang, praktik penyelundupan justru terus menjadi ancaman nyata.
Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat Babel harus menanggung ketidakpastian di tengah melimpahnya kekayaan timah daerah mereka sendiri?
Penambang Terjepit, Harga Murah dan Pasar Tak Pasti
Persoalan timah di Bangka Belitung bukan lagi sekadar naik turunnya harga komoditas dunia. Masalah yang lebih mendasar adalah ketidakpastian pasar dan terbatasnya akses penjualan hasil tambang masyarakat.
Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada pertambangan timah, kondisi ini dapat menjadi pukulan telak terhadap perekonomian keluarga.
Biaya operasional telah dikeluarkan. Bahan bakar, mesin, tenaga kerja hingga kebutuhan sehari-hari terus berjalan. Namun, ketika pasir timah berhasil dikumpulkan, persoalan berikutnya justru muncul: kepada siapa hasil tambang tersebut harus dijual?
Di sisi lain, PT Timah Tbk menjadi sorotan akibat keluhan rendahnya harga pembelian yang diterima penambang. Persoalan selisih harga antara pembelian perusahaan melalui mitra atau kolektor dan harga yang sampai kepada masyarakat juga sebelumnya telah disuarakan dalam forum DPRD Belitung Timur.
Jangan sampai masyarakat hanya diberi kesempatan menggali kekayaan alamnya, tetapi kehilangan kesempatan memperoleh harga yang layak atas hasil kerja mereka.
Smelter Belum Buka Harga, Ke Mana Timah Rakyat Harus Dijual?
Persoalan semakin rumit dengan adanya informasi bahwa sejumlah smelter di Bangka Belitung belum memberikan kepastian harga pembelian pasir timah.
Kondisi ini sebelumnya juga menjadi sorotan pemberitaan RADAK BABEL pada 19 Oktober 2026, ketika informasi dari lapangan menunjukkan adanya perusahaan peleburan yang belum membuka harga.
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlangsungan perdagangan pasir timah di tingkat masyarakat.
Apakah terdapat kendala perizinan, kuota produksi, ketersediaan modal, kebijakan perusahaan, atau persoalan lain yang menyebabkan pembelian tidak berjalan sebagaimana diharapkan?
Pemerintah daerah, instansi pertambangan, PT Timah dan perusahaan smelter perlu menjelaskan persoalan ini secara terbuka.
Jangan biarkan masyarakat terus menambang dalam ketidakpastian, sementara mekanisme pembelian dan penentuan harga tidak transparan.
Penyelundupan Timah Kembali Mengancam, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Di tengah sulitnya pemasaran hasil tambang rakyat, ancaman penyelundupan pasir timah kembali menjadi perhatian.
Ancaman tersebut bukan sekadar dugaan tanpa dasar. Sepanjang 2026, aparat penegak hukum telah beberapa kali menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah dari wilayah Bangka Belitung.
Pada Agustus 2026, Polda Babel mengungkap empat kasus dengan total barang bukti sekitar 90,151 ton pasir timah ilegal.
Kemudian, pada September 2026, Ditpolairud Polda Babel kembali menggagalkan upaya penyelundupan sekitar delapan ton pasir timah di Belitung Timur.
Pada akhir September 2026, kepolisian juga mengungkap upaya pengiriman sekitar empat ton pasir timah ilegal dari Belitung menuju Pulau Bangka.
Rangkaian kasus tersebut menjadi peringatan bahwa jalur perdagangan ilegal masih menjadi persoalan serius dalam industri pertimahan Babel.
Namun, hubungan langsung antara sulitnya masyarakat menjual timah dan masing-masing kasus penyelundupan tersebut tetap harus ditelusuri, bukan disimpulkan tanpa bukti.
Jika jalur penjualan resmi sulit diakses, sementara harga yang diterima penambang dianggap tidak menguntungkan, kondisi ini berpotensi membuka ruang lebih besar bagi para pengepul ilegal dan jaringan penyelundupan.
Yang menjadi persoalan, jangan sampai kesulitan ekonomi masyarakat justru dimanfaatkan oleh pemodal besar yang mengambil keuntungan melalui perdagangan timah secara melawan hukum
Janji Pembelian PT Timah Harus Dibuktikan di Lapangan
Persoalan penjualan pasir timah sebenarnya bukan isu baru.
Pada Agustus 2026, pemerintah pusat telah memfasilitasi pertemuan lintas sektor untuk mencari penyelesaian atas persoalan perdagangan timah rakyat di Bangka Belitung.
Dalam pertemuan tersebut, PT Timah disepakati dapat terus melakukan pembelian pasir timah masyarakat sebagai langkah sementara sambil menunggu penyelesaian regulasi pertimahan.
Namun, munculnya kembali keluhan mengenai harga dan akses penjualan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat penambang.
Apakah seluruh jalur pembelian resmi telah berjalan? Bagaimana mekanisme penetapan harga? Apakah penambang memperoleh informasi harga secara terbuka? Bagaimana pengawasan terhadap mitra dan kolektor?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Jangan Hanya Kejar Penyelundup, Benahi Akar Persoalan!
Penegakan hukum terhadap penyelundupan timah wajib dilakukan secara tegas. Akan tetapi, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi dan tata kelola yang dihadapi masyarakat.
Memberantas penyelundupan tanpa memperbaiki akses pemasaran hasil tambang legal berisiko membuat persoalan yang sama terus berulang.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan adanya kepastian hukum, jalur pembelian resmi yang dapat diakses, harga transparan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang bekerja sesuai ketentuan.
Perusahaan peleburan juga perlu memberikan penjelasan mengenai alasan belum dibukanya pembelian serta persyaratan yang harus dipenuhi agar perdagangan timah dapat berjalan secara legal.
Bangka Belitung tidak boleh terus menjadi daerah kaya timah yang masyarakat penambangnya justru kesulitan memperoleh penghidupan dari hasil bumi sendiri.
Sudah saatnya pemerintah membenahi tata niaga dari hulu hingga hilir, bukan hanya sibuk melakukan penertiban ketika persoalan telah berkembang menjadi praktik perdagangan ilegal.
Sebab pertanyaan paling mendasar saat ini bukan sekadar siapa yang menyelundupkan timah, melainkan mengapa akses penjualan yang legal dan menguntungkan masih menjadi persoalan bagi masyarakat di negeri penghasil timah itu sendiri.
Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh tanggapan terbaru dari PT Timah Tbk maupun perusahaan smelter terkait keluhan harga pembelian dan kepastian penyerapan pasir timah masyarakat pada November 2026. (Tim Redaksi RADAK BABEL)
Tidak ada komentar