Menurut Gubernur Erzaldi, penting sekali bagi seorang kepala daerah memutuskan bahwa PRB menjadi skala program prioritas. Dalam aspek PRB, pihaknya memasukkan dalam rencana pembangunan dan mengintegrasikan peta risiko dalam tata ruang dan tata wilayah izin pemerintah daerah serta melibatkan program kegiatan seluruh perangkat daerah.
Pemprov. Kepulauan Babel juga telah membuat payung hukum berupa peraturan daerah ataupun Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait PRB, selain terus berkoordinasi dengan BNPB, kementerian, dan lembaga terkait serta sinergi dengan TNI/Polri.
Bangka Belitung saat ini telah mempunyai pusat pengendalian operasi yang berfungsi 24 jam tujuh hari khusus untuk memonitor serta memantau peringatan beberapa ancaman bencana dan membuat langkah-langkah mitigasi sesuai dengan bahaya yang dihadapi.