Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2023
OKEYBOZ.COM, BANGKA BARAT — DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2023 bertempat di Gedung Mahligai Betason II pada Rabu (24/4/2024).
Hadir pada acara tersebut antara lain para kepala OPD, staff ahli bupati, perwakilan unsur FORKOPIMDA, kepala BUMD dan BUMN Babar, perwakikan KONI Babar, perwakilan KPU Bangka Barat serta tamu undangan lain. , kepala BUMD dan BUMN Babar, perwakikan KONI Babar, perwakilan KPU Bangka Barat serta tamu undangan lain.
Rapat dibuka ketua DPPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih, SE . Menurut Marudur dalam pidato sambutannya, setelah disampaikannya LKPJ Bupati pada paripurna tanggal 25 Maret 2024 lalu dan kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Bangka Barat terselenggaranya acara ini berdasarkan peraturan Mendagri No. 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksaan pemerintah daerah no 13 tahun 2015 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan keputusan DPRD Bangka Barat No 188.4/3/2024 tentang rekomendasi dewan terhadap laporan LKPJ Bupati.
Selanjutnya penyampaian laporan pansus oleh anggota Pansus, Dedy Egypti, SH setelah penyampaian pidatonya tentang pentingnya laporan LKPJ Bupati yang merupakan hasil penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan pasal 19 ayat 1 peraturan Mendagri no 18 tahun 2020 tentang peraturan penyelenggaraan pemerintah daerah, dewan harus melakukan pembahasan paling lambat 30 hari setelah penyampaian LKPJ Bupati.
Adapun hasil pembahasan pansus terhadap LKPJ bupati sebagai berikut :
1. KuLrangnya partisipasi terhadap daerah dalam hal menanggapi masukan-masukan atau saran dari DPRD
2. Penempatan mutasi guru/kepala sekilah harus disesuaikan dengan lebih mempertimbangkan kondisi di lapangan
3. Peningkatan Pelayanan Petugas Puskesmas di seluruh Bangka Barat dan RSUD Sejiran Setason
4. Perlu adanya kendaraan operasional untuk menjemput orang dengan ODGJ
5. Perlu dilaksanakan enanganan secara maksimal masalah stunting di beberapa kecamatan
6.Kurangnya ketersediaan obat-obatan di RSUD Sejiran Setason.
7. Adanya perbedaan Peraturan antara BPJS dengan rumah sakit terkait dengan penanganan Pasien.
8. Kurangnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, (IPM) tidak Maksimal
9. Untuk urusan yang lainnya, secara umum perlu adalah permasalahan yang muncul disetiap dilaksanakan dan solusi yang diberikan perlu ke permasalahnya secara utuh, jangan sampai solusi yang disebutkan tidak menjawab permasalahan yang ada. Untuk itu perlu diperbaiki.
10. Mendorong penguatan dan Pengelolaan birokrasi yang akuntabel dengan memanfaatkan perangkat iptek
11.. Mendorong Peningkatan kualitas Pelayanan Publik yang responsif dan terstruktur
12. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kpaasitas dan kapabilitas Aparatur dengan peningkatan kompetensi pendidikan secara mandiri atau dibiayai Pemerintah Pusat
13. Perlu adanya upaya masif untuk memberikan monitoring, supervisi dan evaluasi secara kuat kepada setiap komponen yang ada
14. Perencanaan terhadap Pembangunan pasar harus direcanakan secara maksimal
15. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen pemerintah daerah harus melakukan tera ulang timbangan, dipasar, SPBU, Pertashop dan lain sebagainya
16.. Untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat pemerintah daerah diharapkan perlu meningkatkan Pembangunan JUT di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat.
17. Tidak tercapainya PBB di Bangka Barat perlu dilakukan kajian secara mendalam dengan cara memberikan reward yang lebih memadai dan punishment untuk meningkatkan kinerja.
18. Untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah perlu menggali potensi terhadap objek-objek pajak baru dan memaksimalkan objek pajak yang sudah ada.
19.. Perlu memaksimalkan dan memfungsikan balai benih ikan yang sudah ada.
20. Pemerintah daerah perlu meningkatkan produksi dan pengelohan perikanan tangkap dan budidaya perikanan.
21. Memberikan kemudahan perizinan bagi seluruh investor yang ingin masuk ke bangka barat.
25. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen Pemerintah daerah harus melakukan tera ulang timbangan baik
yang ada di pasar, SPBU, Pertashop, dsb.
26. Agar dipercepat penyelesaian kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni.
27. Percepatan pengelolaan pelabuhan tanjung ular dan akses
pelabuhan. 28. Pengawasan dan penyelesaian terhadap permasalahan
penerangan jalan umum harus ditingkatkan
29. Perlu keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penataan jaringan provider di seluruh bangka barat.
30. Mempercepat proses pengadaan jaringan di beberapa desa yang
terdapat blank spot.
31. Perlunya membuat inovasi aplikasi untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat
32. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang di pelabuhan tanjung ular.
33. Mempercepat penangganan perbaikan sarana jalan dan jembatan di seluruh wilayah kabupaten bangka barat.
34. Perlu adanya kejelasan tentang sistem pengelolaan gedung olahraga dan sport center
35. Agar membangun komunikasi antara dinas pupr dengan komunitas ipal dalam penanganan pemeliharaan instalas pengelolaan limbah di pemukiman penduduk.
. Perlu membangun sinergisitas dan koordinasi yan kepala opd dengan DPRD agar perencanaan kabupaten bangka barat terlaksana dengan baik.
37. Perlu membangun sinergisitas dalam menentuka pembangunan daerah antara badan perencanaan riset dan inovasi daerah selaku leading sektor deng untuk mewujudkan berkelanjutan. rencana pembangunan
38. Untuk meningkatkan wisata daerah perlu dilaku antar daerah serta Melibatkan pihak ketiga.
39. Dengan perubahan nomenklatur dari pariwisata d menjadi kebudayaan dan pariwisata diharapkan a fokus menggali potensi adat dan budaya melakul dan mengemas adat dan kebudayaan menjadi sua ekonomis untuk kegiatan kepariwisataan.
40. Perlu dilakukan bimbingan terhadap desa-desa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat
41. Perlu dilakukan strategi dan inovasi dalam menata tata perkotaan baik di tempat yang sudah disediakan beberapa titik yang menjadi permasalahan pembangunan di fasilitas umum.
42. Perlu segera dilakukan kepastian dalam meny pembuangan akhir sampah
43. Perlu dilakukan inovasi dalam pengelolaan persa lingkungan masyarakat dan juga di tps dan tpa.
Sementara Wabup Bong Ming-Ming, SE dalam pidato sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak terkait yang telah membantu penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Bangka Barat. LKPJ Bupati tahun 2023 ini, selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depannya. (Adv)
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar