Caption : Ketua Tim Kerja 1 Pemetaan & Pengembangan Model pada BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurul Usrotun Hasanah. (ist)
Penulis : Fatimah / Editor: Aditya.
OKEYBOZ.COM, BANGKA BARAT – Ketua Tim Kerja 1 Pemetaan & Pengembangan Model pada BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurul Usrotun Hasanah, mendukung penuh kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Wajib Belajar 13 Tahun (WAJAR) dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang digelar hari ini. Sebagai bagian dari BPMP, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nurul menegaskan pentingnya program ini untuk mendorong akses pendidikan yang lebih luas di seluruh Indonesia.
Menurut Nurul bahwa BPMP Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban untuk mengawal 8 program prioritas Kemendikbud, salah satunya adalah WAJAR 13 tahun. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang dimulai dari program prasekolah bagi anak usia 5-6 tahun hingga minimal lulus SMA.
“Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan memastikan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali ke sekolah, baik secara formal maupun non-formal, kolaborasi antara berbagai pihak sangatlah diperlukan,” ujar Nurul.
Nurul melanjutkan, langkah awal yang akan diambil adalah melakukan verifikasi data melalui dashboard ATS oleh operator satuan pendidikan (satpen) dan operator desa, sehingga penyebab utama anak tidak sekolah dapat diketahui secara jelas. Data ATS yang valid akan sangat membantu dalam pengambilan kebijakan untuk penanggulangan masalah tersebut.
“BPMP akan terus mendampingi dan memantau implementasi program ini agar target peningkatan APS dan pengembalian ATS ke sekolah bisa tercapai,” tambahnya.
Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan sejak usia dini, BPMP mendorong peran aktif Pokja Bunda PAUD dan kader PKK dalam mengkampanyekan pentingnya pendidikan anak usia dini. Nurul mengingatkan, bahwa PAUD sangat vital dalam mendukung perkembangan anak, dan mengajak anak-anak usia 5-6 tahun di desa-desa untuk mendaftar di PAUD.
“Pemda juga perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung percepatan peningkatan APS dan pengembalian ATS ke sekolah,” tutupnya, menegaskan pentingnya peran kebijakan daerah untuk mempercepat implementasi program ini.
Dengan tekad yang kuat, Nurul Usrotun Hasanah dan BPMP Kepulauan Bangka Belitung siap bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk mewujudkan pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak Indonesia. (OB)
Tidak ada komentar