PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026 menjadi agenda utama dalam Forum Diskusi Terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, sebagai narasumber kunci, didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta tim Bagian Protokol dan Komunikasi.
Dalam pemaparannya, Prof. Udin menegaskan bahwa SLHD bukan sekadar dokumen administrasi biasa. Ia menyebutkan dokumen ini merupakan basis data strategis yang menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan serta penyusunan berbagai perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Dokumen ini menggantikan indeks kualitas lingkungan sebelumnya dan diharapkan mampu menjadi cerminan nyata kondisi lingkungan yang sesungguhnya di lapangan.
“Isu lingkungan hidup saat ini menjadi bahasan global yang tidak bisa dihindari. Kerusakan lingkungan terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari aktivitas penambangan hingga pembangunan perkotaan yang kadang kurang memperhatikan keseimbangan ekosistem,” ujar Prof. Udin di hadapan para peserta diskusi yang juga dihadiri perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Secara spesifik, Wali Kota menguraikan empat isu strategis utama yang menjadi tantangan serius bagi Kota Pangkalpinang saat ini: perubahan fungsi lahan, penanganan sampah, pengendalian banjir, serta kualitas udara dan ketersediaan ruang terbuka hijau.
Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan pemukiman. Belum lagi fenomena bangunan yang berdiri tepat di bantaran sungai atau bahkan di atas saluran air, sehingga menyempitkan aliran air dan memicu masalah baru.
“Kita lihat banyak lahan yang seharusnya ruang terbuka hijau berubah fungsi. Bangunan di bantaran sungai atau di atas saluran air menyempitkan aliran yang ada. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.
Di sisi lain, produksi sampah kota yang mencapai angka 100 hingga 120 ton per hari juga menjadi sorotan tajam.
Menurutnya, tingginya volume ini menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang kian meningkat, namun di sisi lain menjadi beban berat bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan sistem yang tepat.
“Semakin tinggi aktivitas masyarakat, maka volume sampah juga akan semakin meningkat. Ini menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama-sama,” tambahnya.
Terkait persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah titik, Wali Kota menjelaskan bahwa meski secara geografis Pangkalpinang berada di ketinggian sekitar 4 hingga 5 meter di atas permukaan laut, genangan air tetap terjadi akibat sistem drainase yang belum optimal dan perubahan bentang alam.
Ia mencontohkan negara Belanda yang berada di bawah permukaan laut namun bebas banjir berkat tata kelola air yang maju dan terencana, yang menjadi bukti bahwa solusi teknis dan manajemen yang tepat sangat diperlukan.
” Tak kalah penting, kualitas udara yang terasa panas dan minimnya pepohonan juga disebutnya sebagai faktor yang membuat kenyamanan warga berkurang dan kurang sehat bagi pernapasan,” tuturnya.
Menghadapi kompleksitas masalah tersebut, Wali Kota menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dari eksklusif menjadi inklusif melalui semangat gotong royong.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan pemerintah saja. Kita harus bersama-sama mengajak masyarakat terlibat. Inilah kekuatan bangsa kita yang patut dibanggakan. Semua pihak harus menjadi bagian dari solusi, bukan penonton,” tegasnya.
FGD ini menjadi langkah awal yang krusial untuk merumuskan data akurat dan strategi konkret yang akan dituangkan dalam SLHD.
Harapannya, dokumen ini mampu menjadi fondasi bagi pembangunan Kota Pangkalpinang ke depan yang berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.(OB/W*)
Tidak ada komentar