Rapat Pengendalian Inflasi: Pangkalpinang Catat Angka 0,79 Persen, Posisi Dua Terendah di Indonesia

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Wali Kota menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Zoom Meeting, Selasa (5/5/2026).

Acara berlangsung di Smart Room Center (SRC), Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, didampingi oleh Inspektur, Kepala Bakeuda, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Kopdag & UMKM, Kepala Dinas Perkim, serta Plt. Kabag Perekonomian & SDA.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Komjen Pol. Suharyanto, dipaparkan bahwa tingkat inflasi nasional saat ini mencapai 2,42 persen.

Sementara itu, Kota Pangkalpinang mencatat angka inflasi jauh lebih rendah, yaitu sebesar 0,79 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini menempatkan Pangkalpinang sebagai kota dengan inflasi terendah kedua di Indonesia, di bawah Kota Bandar Lampung yang mencatat 0,33 persen, dan di atas Kota Metro.

Berbeda dengan kondisi nasional di mana inflasi didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di Pangkalpinang justru kelompok transportasi yang menjadi penyumbang terbesar dengan tingkat inflasi 0,46 persen.

Sebaliknya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau hanya mengalami inflasi sebesar 0,16 persen. Menariknya, kelompok pendidikan justru mengalami deflasi sebesar 0,46 persen akibat kebijakan pemerintah provinsi yang membebaskan iuran pendidikan.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 357 paket komoditas yang dipantau, komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi di kota-kota besar pada bulan Mei adalah daging ayam, angkutan udara, dan emas perhiasan.

Mengenai harga cabai, Juhaini menyampaikan bahwa berdasarkan analisis prediktif untuk periode 2026-2027, harga cabai diprediksi akan tetap berada di atas harga acuan penjualan, yaitu lebih dari Rp40.000 per kilogram.

Namun, pemerintah kota dan provinsi telah menyiapkan berbagai upaya, termasuk Gerakan Gebyar Pangan Murah, untuk menstabilkan harga tersebut.

“Kita juga akan bekerjasama dengan Dinas Pangan dan Pertanian untuk mengaktifkan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani lokal. Berdasarkan analisis, cabai berpotensi mengalami inflasi, sehingga kami akan mendorong budidaya skala keluarga sebagai prioritas,” ujar Juhaini.

Sementara itu, harga beras di Pangkalpinang masih tercatat stabil dan berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Juhaini menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara rutin untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.(OB/W*)