Capai 99,76 Persen UHC, Pangkalpinang Kejar 597 Warga Belum Terdaftar dan Dorong CSR Jaga Keaktifan Peserta  

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mencatatkan capaian luar biasa cakupan jaminan kesehatan nasional atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,76 persen. Meski nyaris sempurna, pemerintah tetap fokus menuntaskan pendaftaran 597 warga yang belum terdata sekaligus memperkuat strategi menjaga tingkat keaktifan peserta yang kini berada di angka 82,36 persen agar tidak turun di bawah ambang batas standar nasional 80 persen.

Langkah konkret ini dicanangkan dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta UHC yang digelar di Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (11/5/2026).

Kegiatan dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) donasi antara BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Bank Sumsel Babel, dan Yayasan SPPG, serta penyerahan simbolis bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) untuk program kesehatan, fasilitas umum, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala perangkat daerah, menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan sekadar angka kepesertaan, melainkan kualitas perlindungan yang dirasakan warga.

Status UHC Prioritas harus terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat, baik kelompok ekonomi bawah, menengah, maupun atas, mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara, layak, dan berkualitas.

“Kita sudah sangat bagus, hampir 100 persen, tinggal 597 warga yang belum masuk data, umumnya terkendala administrasi kependudukan seperti kelengkapan data KTP. Tapi yang paling krusial sekarang adalah keaktifan peserta yang harus dijaga di atas 80 persen. Jangan sampai turun, karena itu batas penentu perlindungan kesehatan warga kita,” tegas Saparudin.

Untuk menjaga keberlanjutan program dan meringankan beban warga berpenghasilan rendah, Pemkot Pangkalpinang kini gencar menggalakkan kolaborasi dengan dunia usaha melalui dana CSR.

Melalui kerja sama yang ditandatangani hari ini, Bank Sumsel Babel dan mitra terkait akan menyalurkan bantuan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga kelompok ekonomi rentan, yakni desil 1 hingga 5.

“Kita fasilitasi kerja sama ini agar dana CSR perusahaan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tapi langsung menyentuh kebutuhan dasar warga, yakni kesehatan. Jika setiap usaha menyisihkan sedikit saja, dampaknya luar biasa besar. Ada sekitar 1.000 badan usaha di sini, jika masing-masing menyisihkan Rp30.000 per bulan, bantuan untuk jaminan kesehatan akan sangat terasa,” ujar Saparudin.

Selain pendanaan, pemerintah gencar melakukan pembenahan dan verifikasi data. Terdata ada 5.223 warga yang harus diperiksa ulang kondisinya, apakah masih mampu membayar iuran secara mandiri, atau justru mengalami penurunan taraf ekonomi akibat ditinggal penanggung keluarga, kehilangan pekerjaan, atau musibah lain yang membuat mereka jatuh miskin.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), validasi data sosial Kota Pangkalpinang kini sudah mencapai 100 persen, sehingga penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran. Dinas Sosial telah ditugaskan turun langsung mendata dan memfasilitasi warga yang belum terdaftar agar segera terproteksi.

Saparudin juga menyoroti ketimpangan data pada segmen Badan Usaha. Masih banyak perusahaan yang seharusnya menanggung iuran kesehatan karyawannya, namun bebannya masih dibebankan ke pemerintah.

Melalui Dinas Tenaga Kerja, pihaknya akan melakukan penertiban agar perusahaan yang sudah mampu mengambil alih tanggung jawab tersebut, sehingga anggaran pemerintah bisa dialihkan untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Prinsip kita jelas, peserta segmen pemerintah ditekan serendah mungkin, sementara peserta mandiri dan badan usaha harus terus naik. Ini indikator ekonomi kita membaik. Kalau makin banyak yang mampu bayar sendiri, berarti kesejahteraan warga meningkat,” jelasnya.

Guna mengatasi rendahnya keaktifan karena kelalaian pembayaran, Wali Kota mengusulkan sistem pendebetan otomatis melalui perbankan, yang sangat membantu kelompok menengah ke atas agar status kepesertaan tetap aktif tanpa terputus.

Ia juga menegaskan hak warga untuk berobat ke fasilitas mana pun, baik pemerintah maupun swasta, tidak boleh dihalangi.

“Siapa pun dia, guru, pejabat, atau warga biasa, haknya sama. Kita terus perbaiki Puskesmas dan rumah sakit, karena masyarakat sehat adalah masyarakat yang produktif. Kami juga minta BPJS lebih sering adakan edukasi kesehatan dan seminar, serta maksimalkan fungsi Posyandu agar pelayanan kesehatan makin kuat,” tambahnya.

Selain kesehatan, kerja sama dengan Bank Sumsel Babel juga mencakup rehabilitasi surau, pembangunan ruang terbuka hijau, pemasangan CCTV, hingga pengembangan sentra pengolahan nanas di Kelurahan Tuatunu. Fasilitas ini dirancang menjadi pusat produksi unggulan, wujud nyata gotong royong pemerintah, BPJS, dan dunia usaha untuk kesehatan sekaligus kemajuan ekonomi masyarakat Pangkalpinang.(OB/W*)