Juhaini: Inflasi Pangkalpinang Terkendali, Pemkot Perkuat Sinergi Jaga Harga Kebutuhan Pokok

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan laju inflasi daerah masih berada dalam batas aman sesuai target nasional, sekaligus berkomitmen memperkuat berbagai langkah pengendalian guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini, seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Smart Room Center Kantor Wali Kota, Senin (20/7/2026).

Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri,Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota se-Indonesia untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi penanganan inflasi di tingkat daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Juni 2026, inflasi bulanan Pangkalpinang tercatat sebesar 0,30 persen, inflasi tahunan mencapai 2,28 persen, dan inflasi tahun kalender berada di angka 0,73 persen. Angka-angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen.

Kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi pada periode ini, baik secara bulanan maupun tahunan. Komoditas yang memberikan andil terbesar antara lain bensin, tarif angkutan udara, daging ayam ras, dan emas perhiasan.

Kenaikan harga dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, peningkatan tarif angkutan udara, serta keterbatasan pasokan daging ayam di pasaran.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan upaya pengendalian inflasi melalui pemantauan harga harian, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, memperkuat pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, serta mengoptimalkan kerja sama antardaerah.

Pemerintah daerah juga diingatkan untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan memicu kenaikan harga komoditas strategis.

Sementara itu, khusus bagi pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Indonesia Timur, Kemendagri meminta langkah konkret berupa intervensi cepat, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta menjaga kelancaran distribusi komoditas penyumbang inflasi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Juhaini menegaskan Pemkot Pangkalpinang akan terus memperkuat koordinasi dengan TPID, Perum Bulog, instansi vertikal, distributor, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, serta mempertahankan inflasi daerah tetap terkendali demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah,” jelas Juhaini.(OB/W*)