PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi pemberantasan korupsi bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan yang diikuti lebih dari 500 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan memperkuat fondasi integritas demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.
Sosialisasi bertema “ASN Berintegritas Mengukir Prestasi Dalam Jabatan Untuk Membangun Birokrasi yang Bersih Bebas Korupsi” ini merupakan bagian dari Program SEJUK (Siaran Edukasi Jangan suka Korupsi) dalam rangkaian Pariwara Antikorupsi Tahun 2026. Acara berlangsung secara daring melalui Zoom dan YouTube, di Ruang Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (11/8/2026).
Budiyanto, Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, membuka sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.
Ia berharap kesadaran berintegritas yang tinggi dapat menjaga catatan bersih pemerintahan sekaligus menjaga nama baik pribadi maupun instansi.
“Alhamdulillah sejauh ini kita terjaga. Semoga dengan kesadaran bersama, mulai dari pimpinan daerah, kepala dinas, hingga staf paling bawah, hal baik ini terus berlanjut,” ujar Budiyanto.
Ia pun menegaskan komitmen bersama dengan semangat khas daerah: “Pecaye Kite Pacak”, yang dimaknai sebagai Patuh, Aturan, Cegah, Aksi, Korupsi.
Budiyanto juga mengajak masyarakat bersinergi mengawasi agar pelayanan publik semakin maksimal dan pemerintahan benar-benar bersih dari penyimpangan.
Sementara itu, narasumber dari KPK, Widyaswara Achmad Prabu Widjanarko, menekankan integritas sebagai fondasi utama menekan penyimpangan dan praktik kolusi.
“Integritas bermula dari diri sendiri. Namun yang paling utama, pimpinan harus menjadi teladan terlebih dahulu sebelum menuntut hal yang sama kepada bawahan,” tegasnya.
Kegiatan ini diikuti peserta dari tingkat staf hingga pimpinan tertinggi di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
“Sosialisasi ini menjadi langkah nyata menyelaraskan pengawasan internal dan partisipasi masyarakat guna menjaga kebersihan birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan transparan,” pungkas Budiyanto.(OB/W*)
Tidak ada komentar