BPKAD Bangka Tengah Pangkas Belanja Nonprioritas

BANGKA TENGAH, OKEYBOZ.COM — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Tengah memperketat pemantauan anggaran untuk menjaga kecukupan keuangan daerah hingga akhir 2026. Sejumlah belanja nonprioritas diarahkan untuk diefisienkan, sementara pembiayaan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama.

Kepala BPKAD Bangka Tengah, Redha Tama, S.E., mengatakan pengendalian anggaran dilakukan dengan memantau perkembangan kondisi keuangan daerah serta mengevaluasi kebutuhan belanja pemerintah kabupaten.

Baca Juga

5 hari  lalu

TAKLUKKAN DUA ALAM BERSAMA HONDA ADV160! MYSTERY EXPLORIDE AJAK KOMUNITAS HONDA JELAJAHI ALAM BELITUNG

34

Menurut Redha, langkah tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun, terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Sejumlah pengeluaran nonprioritas, seperti belanja makan dan minum, perjalanan dinas, serta biaya operasional yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, diarahkan untuk diefisienkan,” ujarnya di Koba, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, efisiensi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan sektor kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran.

Baca Juga

2 hari  lalu

HONDA BABEL SATUKAN KOMUNITAS LEWAT STYLE, SOUND, RIDE

35

Redha menegaskan bahwa keterbatasan fiskal menuntut setiap perangkat daerah lebih cermat dalam menggunakan anggaran. Pengeluaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi kegiatan agar tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain belanja kegiatan, penggunaan fasilitas operasional kantor juga perlu dikelola secara efisien. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus mempertimbangkan kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BPKAD, lanjutnya, terus memantau penggunaan anggaran hingga penghujung tahun untuk mengendalikan pengeluaran dan menjaga ketersediaan dana bagi program prioritas.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mempertahankan keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memastikan penggunaan APBD lebih efektif di tengah keterbatasan anggaran.