PIP Bayangi Kampus Polman, BEM: Jangan Tunggu Kami Teriak di Jalan!

SUNGAILIAT, OKEYBOZ.COM – Berulang kali disuarakan, berulang kali pula dilaporkan, tetapi aktivitas tambang di belakang Kampus Polman Negeri Babel belum juga berhenti.

BEM Polman kini mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan nyata sebelum gangguan terhadap dunia pendidikan dan kerusakan lingkungan semakin parah.

Baca Juga

2 hari  lalu

Puluhan PIP Diduga Ubah Jam Operasi, Ada yang Mengawasi Aktivitas Tambang Malam Hari?

53 dika okeyboz

Mereka meminta tindakan nyata untuk menghentikan aktivitas tambang yang dinilai telah meresahkan lingkungan kampus.

Ketua BEM Polman Negeri Babel, Bintang, saat ditemui media ini, Selasa (10/11/2026), mengatakan keberadaan PIP di perairan belakang kampus telah mengganggu aktivitas belajar mengajar mahasiswa.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar gangguan terhadap kenyamanan lingkungan pendidikan. Aktivitas penambangan juga dinilai memperburuk kondisi lingkungan pesisir, terutama abrasi di kawasan belakang kampus yang disebut telah berada dalam kondisi kritis.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dalih Jaga Nama Baik Sekolah? Dugaan Penggelapan Dana Rp172 Juta di MAN 1 Pangkalpinang Tak Tuntas

47 dika okeyboz

“Jadi tolong dengarkan suara kami, wahai pemerintah, wahai Pak Polisi maupun aparat terkait lainnya. Kami ingin daerah ini kondusif, tanpa harus teriak-teriak di jalan. Ini jelas ada pelanggaran yang terjadi, tolong sikapi,” tegas Bintang.

Ia mengungkapkan, BEM bersama pihak kampus telah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan penghentian aktivitas tambang di kawasan tersebut.

Mulai dari menyampaikan aspirasi melalui aksi di Gedung DPD Babel, melaporkan persoalan itu ke Polres Bangka hingga Polda Babel, menyampaikan laporan ke DPR RI, PT Timah, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Namun, berbagai langkah tersebut dinilai belum membuahkan hasil maksimal. Aktivitas PIP masih terus berlanjut, bahkan diduga dilakukan dengan pola kucing-kucingan untuk menghindari pengawasan.

Bintang menilai kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Sebab, kawasan pendidikan semestinya mendapat perlindungan dan menjadi prioritas pemerintah, bukan justru harus berulang kali menyuarakan keresahan akibat aktivitas tambang di sekitarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi hingga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah tersebut memang masih masuk dalam area perizinan.

“Kami harapkan pemerintah daerah mengambil tindakan tegas seperti pencabutan IUP kalau wilayah itu masih masuk ke dalam IUP. Tolong utamakan fasilitas di sini, karena ini menyangkut hajat hidupnya dunia pendidikan,” ujarnya.

BEM Polman berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan memastikan kawasan belakang kampus terbebas dari aktivitas penambangan yang mengganggu proses pendidikan dan mengancam kelestarian lingkungan.

Bagi mahasiswa, persoalan ini bukan semata-mata soal keberadaan ponton tambang, melainkan tentang keberpihakan pemangku kebijakan dalam melindungi fasilitas pendidikan dan kepentingan publik. (Syarif/Radak)