Laut Jadi Ladang Hidup Nelayan, DAS Sungailiat Justru Dikepung Tambang Rajuk Tower

SUNGAILIAT, OKEYBOZ.COM – Limbah tailing tambang diduga terus menggerus fungsi aliran DAS Nelayan Satu hingga Jalan Laut, Sungailiat.

Pendangkalan dan penyempitan jalur perahu kini menjadi keluhan nelayan tradisional seiring kembali maraknya aktivitas TI rajuk tower di kawasan tersebut.

Baca Juga

14 jam  lalu

Subuh Keliling Jadi Tempat Curhat Warga, Wakapolres Bangka Barat Dengarkan Langsung Keluhan Masyarakat

31

Kondisi tersebut membuat nelayan tradisional pesisir Sungailiat kembali menjerit. Jalur yang selama ini menjadi akses utama perahu nelayan menuju laut perlahan semakin sulit dilintasi akibat maraknya ponton rajuk tower yang beroperasi di sepanjang aliran DAS.

Ironisnya, aktivitas penambangan yang sebelumnya sempat terhenti setelah dilakukan razia, kini justru kembali menggeliat. Bahkan, muncul dugaan adanya pihak tertentu yang mengoordinir aktivitas penambangan sehingga para penambang kembali berani beroperasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan, aktivitas TI rajuk tower di sepanjang DAS Nelayan Satu hingga Jalan Laut kembali marak dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga

1 hari  lalu

Sebelas Pemain Muda B2PAS Bangka Barat Tampil di Turnamen ASEAN Youth Jakarta

58

“Kemarin kan sempat berhenti pasca razia. Nah, beberapa hari ini kembali jalan. Di sana ada yang mengoordinirnya. Untuk siapa orangnya belum bisa kita pastikan, takut salah memberikan informasi,” ungkap sumber tersebut, Sabtu (14/11/2026) malam.

Ia menyebutkan, berdasarkan pantauan pada Sabtu sore, terdapat puluhan unit TI rajuk tower yang beroperasi di sejumlah titik sepanjang aliran DAS, mulai dari kawasan Nelayan Satu hingga Jalan Laut.

“Kalau jumlah unitnya, sekitar puluhan,” katanya.

Kembali beroperasinya puluhan ponton tersebut membuat keresahan nelayan tradisional semakin memuncak. Mereka menilai aktivitas penambangan tidak hanya merusak alur sungai akibat sedimentasi tailing, tetapi juga merampas ruang gerak perahu nelayan yang setiap hari harus melintasi jalur tersebut.

“Yang pastinya pendangkalan sudah terjadi akibat limbah tailing dan penyempitan aliran DAS. Hal inilah yang dikeluhkan masyarakat yang benar-benar profesinya sebagai nelayan, bukan mereka yang nelayan-nelayanan,” sindirnya.

Keluhan serupa disampaikan An, salah seorang nelayan tradisional yang bermukim di kawasan pesisir setempat. Ia mengaku kecewa terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum yang dinilai terkesan membiarkan aktivitas penambangan tersebut kembali berlangsung.

Menurutnya, keberadaan puluhan ponton di sepanjang aliran DAS bukan persoalan yang sulit diketahui. Karena itu, ia mempertanyakan pengawasan dan keseriusan pihak berwenang dalam menghentikan aktivitas yang diduga ilegal tersebut.

“Kecewa kita dengan pemerintah dan aparat. Logikanya, masak mereka tidak tahu aktivitas di sana? Bohong itu namanya. Kalau saya punya seragam, saya pidanakan mereka karena itu aliran DAS dan jelas ilegal,” tegas An.

Ia menuturkan, selama puluhan tahun laut menjadi sumber penghidupan utama untuk menafkahi keluarganya. Namun, kini mata pencaharian tersebut semakin terancam akibat aktivitas penambangan yang dinilai tidak memikirkan nasib nelayan tradisional.

An juga menyoroti dugaan adanya pihak yang mengoordinir aktivitas penambangan, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat yang menurutnya perlu ditelusuri secara serius.

Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya datang melakukan razia sesaat, kemudian membiarkan aktivitas serupa kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi.

“Kan jelas sepanjang ini aliran DAS. Tapi kok malah dibiarkan. Apalagi yang dekat lahan milik Ak, warga Kuday itu, jelas nambang dekat pinggir. Jadi tolonglah kami ini, pemerintah dan aparat. Kami ini masyarakat kecil yang hidupnya bergantung dari melaut. Tegaslah dalam bersikap, pidanakan mereka yang ilegal, jangan cuma razia-raziaan saja,” sindirnya.

Nelayan berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait segera turun tangan melakukan penertiban secara menyeluruh. Mereka juga mendesak agar dugaan pihak yang mengoordinir aktivitas penambangan dan kemungkinan keterlibatan oknum aparat diusut secara transparan.

Sebab, persoalan ini bukan sekadar aktivitas tambang di sepanjang DAS, melainkan menyangkut keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari laut. (Radak)