PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM — Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang telah menetapkan sebanyak 17 rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Dari jumlah itu, 13 diusulkan oleh pihak eksekutif dan 4 lagi merupakan usulan mandiri anggota dewan.
Daftar usulan tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (16/11/2026). Seluruh rancangan aturan itu nantinya akan digabungkan untuk menjadi program kerja penyusunan peraturan daerah tahun depan.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin menyampaikan bahwa pihak pemerintah kota akan segera melengkapi berkas pendukung bagi 13 usulan Raperda yang telah diajukan.
Berkas tersebut meliputi penjelasan resmi, keterangan teknis, dan naskah akademik sesuai ketentuan peraturan menteri yang berlaku.
“Pada prinsipnya Pemerintah Kota Pangkalpinang akan segera mempersiapkan atau menyusun penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik sebagaimana yang diatur di dalam peraturan menteri,” ujar Saparudin.
Rancangan peraturan yang diajukan pemerintah kota mencakup beragam bidang penting, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pengembangan investasi, ketahanan pangan, perizinan usaha, hingga penataan wilayah perkotaan.
Beberapa fokus utamanya adalah pertanggungjawaban APBD 2026, penyesuaian anggaran tahun 2027‑2028, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pengaturan penerangan jalan umum, pengembangan industri, penataan pasar, serta upaya penanggulangan kemiskinan dan penyimpangan sosial.
Sementara itu, keempat Raperda usulan DPRD berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan potensi daerah, yaitu jaminan pangan halal, pemberdayaan UMKM serta perlindungan produk lokal, pengembangan wisata sejarah‑budaya, dan pelestarian budaya tradisional kota.
Saparudin berharap pembahasan seluruh rancangan perda ini dapat mempererat sinergi antara pemerintah kota dan dewan perwakilan.
Ia menekankan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan nanti harus sesuai dengan perundang‑undangan yang berlaku dan benar‑benar bermanfaat bagi warga Pangkalpinang.
“Kita mengusulkan 13 Raperda, sementara inisiatif DPRD ada empat Raperda. Semoga kerja sama ini menghasilkan aturan yang baik untuk kemajuan kota,” tambahnya.
Setelah melalui tahap pembahasan lebih lanjut, seluruh usulan tersebut akan ditetapkan secara resmi sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2027.(OB/W*)
Tidak ada komentar