OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG -Masyarakat Bangka-Belitung merupakan masyarakat multikultural yang rukun dan damai, bahkan sejarah perkawinan lintas etnis Tionghoa dan Melayu (marital assimilation) sdh terjadi jauh sejak zaman Kesultanan Palembang, jauh sebelum kedatangan bangsa kolonial Belanda ke Nusantara. Kendatipun demikian, suatu masyarakat yang tadinya rukun dan damai bisa saja berubah baik secara gradual ataupun drastis berpotensi menjadi konflik. Salah satunya karena adanya kebijakan yang kurang memperhatikan dan berpihak kepada aspirasi semua pihak.
Kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik atau top-down) sudah tidak populer lagi sejak memasuki Era Otonomi Daerah. Kalau dulu (sebelum era Reformasi 1998) seorang kepala daerah ditunjuk langsung dari Pusat; sebaliknya, setelah itu seorang kepala daerah tsb sudah dipilih berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Salah satunya bertujuan untuk mengurangi dominasi Pusat dalam berbagai kebijakan. Lebih penting lagi potensi konflik bisa tereduksi sedemikian rupa.