Caption : Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaludin.
OKEYBOZ.COM, BANGKA – Belakangan pengusutan kasus dugaan korupsi APBD yang memicu terjadinya defisit anggaran pemkab Bangka hingga Rp 147 miliar, jadi buah bibir.
Tak hanya menyita perhatian kalangan publik saja, namun akademisi dan praktisi. Tak terkecuali disorot Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaludin.
Dalam kontek tersebut, Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, dituntut transparan dalam mengusut kasus dugaan penyimpangan dana APBD yang menyebabkan kabupaten Bangka defisit Rp 147 miliar.
Jangan sampai ada kesan jika penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut justru terkesan ditutup tutupi ke publik. Bahkan terkesan hanya menakut nakuti pihak pihak yang disinyalir terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan APBD tersebut.
“Dalam kontek ini pengusutan kasus yang ditangani pihak Kejai harus dilakukan secara transparan dan jangan sampai ada dugaan tebang pilih maupun dugaan terkesan di tutup tutupi kepada publik. Sehingga tidak menimbulkan persepsi dugaan tarik ulur atau persepsi menakut-nakuti pihak yang diduga melakukan pengelolaan terhadap anggaran tersebut,” kata Jumli dalam rilis yang diterima jejaring tim Jobber, Senin (4/12/2023).