- Belum adanya aturan untuk mengatur jika terjadi yang meninggal , bagaimana keputusannya apakah dikasih ke ahli waris atau tidak diberikan, dan bagaimana untuk yang ganda dan yang mampu. Terutama yang mampu masih di berikan sesuai data yang ada maka. Inilah yang menjadi sumber kekisruhan dan kecemburuan bagi yang mampu lainnya atau Masyarakat yang menengah yang dibawah yang mampu tersebut.
- Tidak sama dasar validasi dan verifikasi serta penetapan yang dilakukan oleh desa dengan Relawan Covidnya, sehingga menyebabkan antara desa terjadi hasil yang berbeda dalam menetapkan yang berhak menerima BLT – DD dalam Musyawarah desa, dan ada desa juga yang malah sisa dana yang sudah dialokasikan, sehingga ada yang terlalu ketat kriterianya dan ada yang terlalu longgar.
Jadi dijelaskan Samsir, Jika ada sisa dari dana tersebut mau dikemanakan, apakah dikembalikan atau masuk ke kas desa ??
Menyikapi permasalahan ini kami atas nama komisi III DPRD Bangka Selatan yang membidangi urusan sosial di Dinas Sosial, menyarankan beberapa hal sebagai solusi sementara untuk memperbaiki proses penyerahan bantuan tersebut :
- Segera berkoordinasi dengan desa untuk segera melakukan update data DTKS, dengan menandai data yang sudah meninggal, yang sudah mampu dan ganda sebagai bahan untuk melakukan laporan dan minta segera diperbaiki kemensos sebagai solusi jangka panjang.
- Pemkab harus secepatnya membuat peraturan bupati tentang masalah yang timbul dari data yang tidak valid tersebut seperti yang sudah meninggal akan diberikan ke ahli waris ( walaupun mampu ) ataukah tidak diberikan.