Selain itu, ia juga mempertanyakan pertanggungjawaban pemotongan TPP ini. “Siapa yang mengawasi uang ini? Masuk ke rekening siapa? Adakah aturan publik yang mengawasinya?, kan tidak ada,” tanya Rina.
Lebih lanjut, menurut Rina, apabila para PNS tersebut ingin membantu, dapat dilakukan secara sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing.
“Pemotongan TPP ini sudah berjalan satu bulan, dan seharusnya Pemprov berkoordinasi dengan DPRD, ini kan tidak, mereka hanya sepihak, bikin surat edaran langsung,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rina menilai pemotongan TPP para PNS yang dilakukan oleh pihak eksekutif merupakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan secara terselubung.