Menurut dia, permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang menjadi sorotan publik saat ini dan harus segera ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan, agar tidak menjadi image negatif dimasyarakat dan terganggunya layanan kepada masyarakat, sehingga sehingga marwah lembaga tersebut jadi hilang. “Namun itu persoalan oknumnya bukan persoalan Disnaker secara keseluruhan, tapi jika tidak diselesaikan maka akan berdampak pada lembaga tersebut secara image publik,” katanya lagi.
Atas laporan gratifikasi yang masuk ke institusi penegak hukum itu, menurut Jumli harus cepat ditindak lanjuti. Apalagi laporan tersebut resmi dengan melibatkan pihak pengacara. “Kita akan sorot terus terutama melalui media, karena dengan begitu kita berharap ada sikap tegas dari penegak hukum. Apalagi dalam hal ini, masyarakat langsung yang berperan aktif sehingga jangan sampai nantinya justeru dimentahkan. Jangan sampai juga masyarakat justeru berbalik arah mencurigai institusi penegak hukum karena ini ada kaitanya dengan sebuah perusahaan,” ingat tuturnya.
Jumli juga mendesak agar Pemerintah Provinsi secepatnya mengambil sikap tegas untuk mencopot ASN tersebut. “Kita dengar ASN bersangkutan sudah diproses secara internal. Maka dari itu secepatnya harus ditindak dan kalau perlu dicopot supaya jadi pelajaran bagi ASN lainya. Karena kalau terus dibiarkan akan terus merusak citra serta memperburuk pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.(OB)