“Maka saat ramai-ramai orang orang mengkritisi RAB, saya malah berpikir pengesahan RAB itu adalah langkah untuk menyelamatkan semuanya. Saya paham betul keadaan perekonomian sosial masyarakat Babel. Saat ini smelter banyak tutup pengangguran meningkat sehingga penyelundupan pun marak terjadi. Saat ini isu penyelundupan pun terus-menerus terdengar tapi tidak ada yang bisa menangkapnya,” imbuhnya.
Dengan kondisi demikian, menurut dia, tidak jarang pemerintah daerah harus mengambil langkah penyelamatan kepentingan masyarakat yang tidak bisa membuat semua pihak senang. Namun, kepentingan masyarakat harus tetap terlindungi dan pendapatan daerah harus ada agar perekonomian dapat hidup.
“Dan saya melihat pertimahan ini tidak bisa dilihat dari aspek hukum saja, tapi apek sosial, ekonomi, keberlangsungan hidup masyarakat dan Pemda Babel. Jika boleh saya menyarankan kawan kawan Komisi III DPR RI agar menjadi peneduh bagi perekonomian dan urusan perut masyarakat Babel. Jangan sampai malah mengancam pendapatan mereka untuk hidup,” terangnya.
“Ditambah lagi di masa pandemi Covid-19 ini jelas timah secara tidak langsung sudah menyelamatkan banyak nyawa dan dapur masyarakat Babel. Saya pikir langkah Pemprov Babel sudah benar. Namun demikian, kami akan mendukung upaya pemerintah pusat menjadikan timah sumber devisa strategis negara namun tentu semua harus terselamatkan. Masyarakat penambang, PT Timah, perusahaan tambang swasta yang bergerak di pertimahan, sektor periwisata dan sumber pendapatan Pemprov Babel begitu juga rencana pemerintah pusat semua harus terselamatakan,” jelasnya lagi.
“Dan negara tidak boleh semakin dirugikan karena banyak timah yang diselundupkan. Maka saya pun berharap kawan-kawan Komisi III DPR RI kakak-kakak saya, mari kita duduk satu meja cermati dan pahami dari semua aspek. Agar semua terselamatkan dan reklamasi juga kita akan terus kami dorong supaya lebih baik lagi,” harapnya.
“Pendapat saya ini saya sampaikan sebagai ketua fraksi karena urusan tambang ini adalah bagian komisi III, namun saya melihat dari sisi perekonomian. Dan urusan perekonomiannya ada di komisi II,” tandasnya. (*/)