Sehingga berdasarkan hal tersebut kami memberikan saran kepada Pemkab Bangka Barat, yaitu pembentukan SOP terkait pembentukan komite sekolah, pengelolaan keuangan, sampai pada transparansi untuk pertanggungjawaban keuangan komite.
Selain itu, kami sarankan untuk dilaksanakan sosialisasi secara massif terkait pendanaan pendidikan dan dasar hukumnya, serta pembentukan Unit Pengelolaan Pengaduan pada setiap sekolah maupun terpadu di Dikpora Kabupaten Bangka Barat”, ujar Adrian.
Kemudian Pemkab Bangka Barat melalui Bupati Bangka Barat menyampaikan bahwa pada intinya Pemkab Bangka Barat bersedia melaksanakan saran perbaikan dari Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung sebagaimana yang terdapat dalam Policy Brief mengingat fokus Pemkab Bangka Barat adalah terkait pendidikan.