“Dalam rapat anggaran tersebut berjalan kondusif dan hasilnya dapat dipahami bersama, dan dari seluruh usulan komisi-komisi itu ada pengurangan, ada penambahan anggaran dan ada juga yang bersifat hukuman penalti, contohnya, saya sampaikan, untuk Dinas Kehutanan dipotong Rp 2 miliar sebagai hukuman dikarenakan mereka tidak menghadiri sama sekali rapat dengan komisi II, sudah kita putuskan itu dan ini menjadi pembelajaran bagi OPD lainnya,” tegas Amri.
Ketua DPW PPP Babel ini juga menyampaikan untuk tahapan-tahapan selanjutnya, diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi dalam menutupi defisit anggaran.