Janto menyebutkan beberapa dokumen yang harus dilengkapi meliputi 4 item, yang jika sudah terpenuhi pihaknya akan segera melaksanakan pengadaan tanah tersebut.
” Ada beberapa point yang kurang dari penilaian awal, yang pertama IPPKH tapi saat ini sudah keluar, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk areal kawasan hutan, ini juga ada melewati tanah pemerintah desa, nah ini juga harus ada izin tukar menukarnya untuk kepentingan umum, ini sampai saat ini belum ada, tadi di rapat koordinasi sudah disampaikan itu sedang berproses di biro hukum.
Ada juga peta overlay dengan kawasan hutan. Yang keempat, daftar sementara yang belum sesuai dengan format aturan yang ada,” pungkasnya.(ob)