Permohonan Penghentian Aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP) di wilayah laut Matras sampai laut Pesaren Kabupaten Bangka Prov. Kep. Babel dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1.Bahwa banyaknya pengaduan dan laporan dari masyarakat Kabupaten Bangka baik dari Kelompok Nelayan, Ormas dan LSM, yang pada intinya menolak keberadaan aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP) di wilayah laut Matras sampai laut Pesaren Kabupaten Bangka.
2.Bahwa di sepanjang laut Matras sampai dengan laut Pesaren Kabupaten Bangka merupakan wilayah pariwisata yang sejak dulu sampai sekarang terus-menerus dikembangkan baik oleh masyarakat, kelompok sadar wisata (pokdarwis) maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
3.Bahwa berdasarkan data dari para ketua kelompok nelayan di wilayah laut Matras sampai laut Pesaren Kabupaten Bangka, terdata ada sekitar 2000 nelayan yang sejak lama secara turun-temurun menggantungkan hidupnya di wilayah laut tersebut, apabila aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP) terus-menerus beroprasi di wilayah laut Matras sampai laut Pesaren Kabupaten Bangka, maka sangat menggangu hasil tangkapan para nelayan, karena akibat aktifitas Kapal Isap Produksi akan banyaknya limbah yang tumpah di wilayah tangkapan nelayan dan merusak daerah tumbu karang sehingga dapat merusak biota laut.
4.Bahwa adanya aktifitas KIP di wilayah Pantai Matras sampai laut Pesaran tidak sejalan dengan visi dan misa yang diusung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka saat ini, karena pariwisata merupakan sektor unggulan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan juga wilayah Kabupaten Bangka direncanakan masuk dalam daftar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwsata, tentunya objek-objek pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka wajib di jaga, termasuk dari aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP) saat ini yang beroprasi di wilayah laut Matras sampai laut Pesaren.
5.Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka sudah sepatut dan sewajarnya Pemerintah Pusat menghentikan segala aktifitas KIP di wilayah laut Matras sampai laut Pesaren Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka melalui surat ini kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kab. Bangka meminta kepada Bapak Presiden RI untuk menghentikan segala aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP) yang didasarkan pada analisa/kajian teknis dari Kementerian terkait yang membidangi masalah tersebut.
Demikian isi surat itu kami sampaikan,” tulis Ketua Fraksi M. Taufik.
