Dalam arahannya Jaksa Agung RI menyampaikan tentang pentingnya para pimpinan satuan kerja Kajati/Kajari untuk lebih mengiatkan deteksi dini terhadap kemungkinan potensi ancaman ganguan hambatan tantangan (AGHT), baik sebelum mengambil kebijakan maupun terhadap situasi nasional yang mungkin menjalar ke daerah daerah.
Terkait dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang gencar – gencarnya di lakukan untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), hendaknya harus dimaknai sebagai upaya membentuk dan merubah pola pikir serta perilaku menjadi lebih baik,
Sehingga pada ahirnya kita sampai pada tingkat dimana WBK dan WBBM bukan sekedar prestasi yang harus dicapai melainkan suatu kebutuhan perilaku dasar dari institusi kita.
Selain itu saat ini tengah berlangsung pembahasan perubahan undang – undang Kejaksaan oleh DPR. Banyak hal penting dan strategis dalam perubahan Undang-undang tersebut, untuk itu mari kita dukung dengan tetap menunjukan kinerja positif untuk menjaga citra dan marwah Korp Kejaksaan yang baik dimata masyarakat.
Sehingga masyarakat akan menilai undang undang Kejaksaan sudah tepat untuk dilakukan perubahan dan yang lebih penting masyarakat akan merasakan manfaat atas perubahan undang undang tersebut,” ungkap Jaksa Agung RI Burhanuddin