OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG – Secara geografis, pulau Bangka berkepentingan dalam pengelolaan perikanan tangkap di WPP 711 (perairan selat karimata, laut china selatan dan natuna) (Baskoro & Mustaruddin, 2019). Kepulauan Bangka belitung memiliki panjang garis pantai 1.200 km dan luas perairan laut 65.301 km2 (80%) (Limbong, 2020). Tentunya pulau Bangka menyimpan potensi perikanan yang cukup beragam dengan salah satu pekerjaan penduduknya sebagai nelayan. Pemanfaatan potensi perikanan diharapkan dapat mempercepat pembangunan, terutama ekonomi perikanan yang berkelanjutan sebagai poros maritim Indonesia.
Namun di sisi lain, Aktivitas penambangan logam berat (timah) di laut dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan sehingga menjadi persoalan krusial bagi nelayan dalam beraktivitas.
Ironi kegiatan penambangan logam berat (timah) di laut Bangka selain mengeksploitasi sumber daya alam, hal tersebut dapat juga menghancurkan harapan nelayan pada hasil tangkap ikan. Aktivitas tambang di perairan laut Bangka tentu saja menyebabkan rusaknya habitat ikan, hancurnya terumbu karang dan biota laut lainnya serta dapat merusak kualitas perairan akibat limbah penambangan. Ditambah lagi adanya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan pada 27 April 2020 lalu. Wilayah tangkapan nelayan sebagai zonasi tambang timah di tetapkan pada Perda tersebut.
Nelayan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan daerah, serta mendorong kegiatan ekonomi lokal (Asirin & Argo, 2016). Sangat disayangkan mata pencaharian nelayan yang berkontribusi penting pada pengembangan wilayah dan perdesaan terganggu oleh tekanan penambangan timah. Hal ini sangat merugikan terutama bagi nelayan subsisten yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika pun tangkapan ikan berlebih dijual ke pasar, tentu saja pendapatan hasil jualan juga tidak banyak.