Ia berharap, persoalan anggaran yang dialasankan untuk tidak menerima CPNS dan CPPPK dapat dibicarakan lebih lanjut bersama DPRD. Sebab, dengan persetujuan DPRD, Pemkab dapat menyingkirkan dulu alokasi anggaran yang kurang prioritas seperti belanja pegawai, kegiatan atau belanja lainnya untuk memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Terutama kesempatan kepada guru-guru honorer menjadi PPPK. (OB)