TPP Beban Kerja Beberapa OPD Segera Dihapus, Karena Menciderai Rasa Keadilan Bagi OPD Lain

Bagikan

Caption foto : Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab. Bangka M. Taufik Koriyanto
 

OKEYBOZ.COM, BANGKA ,– Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab. Bangka Taufik Turki menyatakan Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, meminta kepada Saudara Sekda Bangka Andi Hudirman buka-bukaan mengenai besarnya TPP beban kerja beberapa OPD yang menerima itu,

Kita tahu selama ini paling hoby ngomong “yo kita buka-bukaan kalau nak tu” adalah Saudara Sekda kalau di media, sekarang saya Taufik Turki yang menagih janji “kita buka-bukaan masalah TPP Beban Kerja beberapa OPD di Kabupaten Bangka yang nilainya tembus 20 miliyar rupiah per tahun,” kata Taufik Turki kepada okeyboz.com, Senin (2/7/2021).

Politisi Partai Gerindra ini  berharap Sekda Bangka selaku Ketua Tim TAPD Kabupaten Bangka berani bersuara atau buka-bukaan mengenai tabir kepalsuan dibalik Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja kepada publik, karena kita sepakat didalam penganggarannya, pembelanjaan serta pertanggungjawaban penggunaan seluruh anggaran APBD Kabupaten Bangka harus transfaran, efisien, efektif dan akuntable

” Menurut Taufik, Berbicara mengenai TPP sah-sah saja setiap daerah menganggarkannya, namanya juga Tambahan Penghasilan Pegawai dan hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, tetapi tetap harus memperhatikan asas kewajaran, kepatutan dan kemampuan daerah kita,

Nah saat ini keuangan daerah kita sedang defisit yang nilainya tembus diangka 200 miliar rupiah, pertanyaannya apakah wajar dan patut kalau Tim TAPD dan Tim Banggar menganggarkan serta mengesahkan anggaran tersebut,” tegas Taufik.

Dalam hal ini Kami dari Fraksi Gerindra prinsipnya sepakat TPP prestasi kerja tetap dianggarkan karena itu sebagai suplemen/vitamin buat kawan-kawan ASN agar tetap semangat dan memiliki prestasi dalam bekerja melayani masyarakat kita, tetapi dengan catatan tanpa dilakukan pemotongan sebesar 18 % sebagai mana Surat Edaran Bupati tertanggal 27 Juli 2021 yang lalu, termasuk tidak sependapat dilakukannya pemotongan gaji honor daerah sebesar Rp. 500.000,- /per bulan terhitung dari September sampai Desember 2021,” beber Taufik.

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka minta kepada kawan-kawan yang duduk di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka untuk memangkas anggaran biaya TPP Beban Kerja pada saat Pembahasan RAPBD perubahan tahun 2021 nanti dan tetap menganggarkan gaji buat para honor daerah sesuai penghasilannya tanpa dilakukan pemotongan Rp. 500.000,- /per bulan sampai dilakukannya perampingan Honda kedepan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *