“Oleh karena itu kami di DPRD mengusulkan perlu di segera bentuk dana cadangan yang ditopang dengan peraturan daerah sehingga cukup untuk pilkada tersebut,” tambahnya.
Di sektor ekonomi, di terangkan Amri Cahyadi, terkait konflik sosial laut di Perairan Teluk Kelabat, dengan adanya aktivitas pertambangan tambang yang legal dan ilegal di wilayah tersebut mengganggu mata pencaharian para nelayan. Meskipun persoalan tersebut sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihak DPRD Babel meminta agar proses pertambangan mesti dilakukan dengan bijaksana sesuai aturan yang berlaku.
“Sudah di atur dalam RZWP3K, tetapi perlu di cek juga terkait izin amdalnya terkait KIP atau PIP. Walaupun kewenangan ada di pusat tetapi karena ini menyangkut warga Bangka Belitung, pemerintah daerah tidak diam.
Harus ada solusi alternatif usaha untuk masyarakat kecil yang terdampak. Ini merupakan potensi konflik yang perlu dipikirkan. Pertambangan harus dilakukan dengan bijaksana sesuai peraturan perundang-undangan,”pungkasnya.(ob)