“Kami tidam menginkan adanya penambangan TI apung, selain KIP PT. Timah dan mitranta, kami bersedia menerima kompensasi, jika memang kewajiban dari perusahaan. Dan meminta fasilitas seperti pembuatan POM,” tambahnya
Selain itu Amuk juga meminta bagian dari kepeduljan nelayan terhadap defisitnya anggaran di Pemkab Bangka akibat pandemi Covid-19.
“Maka dengan inilah kenapa kami sekarang menyetujui yang tadinya kita tidak menyetujui, karena memang melihat kondisi anggaran daerah yang saat ini mengalami defisit,” ungkap Amuk