“Dengan demikian, Korpri diharapkan bisa mengantarkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” harapnya.
Sekda mengatakan, semua mekanisme terkait Munas harus dilaksanakan secara baik dengan mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebab, Ketua Umum terpilih nantinya beserta para pengurus, terikat dengan fakta integritas yang kuat, yang pada gilirannya mampu mengemban amanah serta memiliki tanggungjawab moral.
Aparatur pemerintah, ungkap Sekda, harus memiliki keberpihakan terhadap rakyat dengan pendekatan yang humanis dan bersahabat tanpa intervensi. Begitu juga dengan, regulasi-regulasi hukum harus legitimate guna pembinaan kepegawaian dan manajemen kinerja yang termutakhir.
“Korpri juga harus dapat membaca tanda-tanda perkembangan zaman, tidak tergilas oleh zaman, tapi dicintai dan dipercaya oleh rakyat. itulah Korpri yang berorientasi program,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Munas ke-IX Korpri akan dilaksanakan secara Hybrid pada 28-29 Januari 2022 di Auditorium BPSDM Kemendagri. Munas ke-IX Korpri akan diikuti 29 peserta dari Dewan Pengurus Korpri Nasional.
Kemudian, diikuti juga oleh 80 peserta DP Korpri Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan peserta dari 34 DP Korpri Provinsi secara offline serta dari 514 DP Korpri kabupaten/kota secara online. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan sehingga tidak mengurangi makna Munas.