Empat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan asas pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan parwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
Kolaborasi Antar Stakeholder Wujudkan Pembangunan Wisata Inklusif
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam kesempatan yang sama menyampaikan, penyusunan kedua RIDPN/ITMP telah sesuai dengan pendekatan perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Sehingga, percepatan pengembangan DPN Manado-Likupang dan Bangka Belitung dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur yang melibatkan dukungan lintas sektor baik publik, swasta dan masyarakat.
“Hasilnya diharapkan dapat mewujudkan DPN Manado-Likupang dan Bangka Belitung yang inklusif, berdaya saing dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,” kata Suharso.
Sejalan dengan itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan jika ITMP sudah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden maka akan mudah merencanakan, mengelola, hingga akselerasi pelaksanaan pembangunan destinasi wisata yang berkelas.
“Harapannya setelah ITMP ini ditetapkan jadi Peraturan Presiden, kita bisa mengakselerasi pelaksanaan dari master plan ini agar kita bisa menyiapkan Manado-Likupang dan Bangka Belitung sebagai Destinasi Pariwisata Nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global (world class) didukung dengan kolaborasi dan komitmen seluruh stakeholder terkait,” kata Menparekraf.
Melalui komitmen dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang terkait tentunya akan menjadi modal utama dalam pengembangan sektor parekraf. Sehingga, kita dapat membuka peluang lapangan kerja seluas-luasnya dan menggerakan ekonomi daerah serta berdampak pada kebangkitan ekonomi nasional. (Adv)