Aksi Damai dukungan yang dikoordinir Marshal Imar Pratama, dan belasan warga yang tergabung ini mengakui mendukung Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini sedang melakukan penyidikan atas dugaan korupsi pada DPRD Bangka Belitung khususnya dugaan korupsi atas tunjangan transportasi (mobil dinas) pimpinan DPRD Babel senilai Rp 26.252.000 per pimpinan per bulannya dalam kurun waktu 2019 – 2021, dugaan adanya penyimpangan anggaran trasportasi Rp 7 juta per hari bagi para pimpinan DPRD Babel dan dugaan korupsi SPPD tahun 2017.
“Kehadiran institusi hukum khususnya kejaksaan harus mampu menunjukan kepada masyarakat kalau mereka hadir dan bernyali dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Bangka Belitung,” ujar Marshal.
Selain itu, sebagai aparat penegak hukum (APH), Kejaksaan Tinggi di bawah kepimpinan Daroe Tri Sadono harus mampu menunjukan integritas, profesionalisme serta independensinya bahkan harus bebas dari intervensi dan lobi-lobi politik lokal.
“Sebagai pimpinan tertinggi, seharusnya mampu menggerakan jajaranya terutama jaksa penyidik untuk mampu menuntaskan tipikor kelas kakap bukan malah kelas teri. Untuk itu kami mendorong agar dugaan tipikor di tubuh DPRD Babel mampu dibongkar secara paripurna tanpa khawatir akan intervensi politik dan kekuasaan lokal,” tegasnya.