“Misalnya di jalan negara adalah tanggung jawab APBD Provinsi, ya dikasih tahu Dinas Perhubungan Provinsi. PLN nya juga didatangi jika harus ada sinergi. Jika lampunya di jalan kabupaten, ya sesuai data harus dicari solusi, misalnya yang dari aki ganti KWH pakai remote 1 titik kontrol,” jelas Me Hoa.
Mengenai rencana program pemasangan lampu PJU sebanyak 231 tahun 2022 ini, kata Me Hoa, bukan berarti sudah cukup membuat Bangka Tengah Terang.
“Program Bateng Terang sangat penting sekali, karena gelap akan memberikan image yang negatif. Banyak potensi rawan kecelakaan, tindak kejahatan, nyusah masyarakat beraktivitas, dan suram. Selain itu ekonomi kerakyatan dimalam hari juga tidak akan muncul,” ungkap Me Hoa.
Sementara untuk lampu PJU yang telah ada di wilayah Bangka Tengah, Me Hoa minta Pemkab Bangka Tengah melalui instansi terkait untuk memanfaatkan dan memberdayakan aset Pemkab Bateng tersebut.
Me Hoa juga meminta Disperkimhub Bateng bisa menggunakan anggaran untuk membayar token listrik seluruh lampu PJU se Bangka Tengah, agar tidak ada lampu yang padam gara-gara token tidak diisi.
Berdasarkan informasi dari Fernando, yang merupakan Kepala Bidang Perhubungan Disperkimhub Bangka Tengah, saat diwawancara media ini, Senin (4/4/2022), menyebutkan pihaknya membayar token listrik perbulan mencapai Rp 40 jutaan.
“Untuk tahun 2021 sebesar Rp 480 juta an, berarti per bulan rata rata Rp 40 juta an. Masyarakat tentu ingin tahu, biaya sebesar itu untuk membayar lampu PJU yang mana saja?,” tukas Me Hoa.