Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pembiayaan Pilkada Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, sementara Pilkada Bupati dan Walikota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, sehingga pihaknya bersama pemerintah daerah akan merumuskan agar pengalokasian APBD dilakukan secara proporsional.
Dia menyampaikan anggaran itu ditetapkan dengan mengacu pada rincian kebutuhan logistik Pemilu 2024. Misalnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan membutuhkan biaya distribusi dan pengelolaan logistik yang berbeda dengan daerah lain.
Pertimbangan lainnya, waktu distribusi logistik yang bertepatan dengan musim hujan. Sehingga, distribusi membutuhkan transportasi khusus yang berimplikasi pada biaya yang lebih besar. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mempersiapkan anggaran APBD mulai dari 2022-2024 untuk meminimalisir potensi sejak awal.
“Terima kasih kepada Pemprov. Kepulauan Babel sudah memberikan dukungan kepada KPU untuk menyukseskan penyelenggaran pemilu dan pilkada 2024 nanti,” ungkapnya.