“Ketika terjadi pembatasan ekspor, maka persoalannya kembali pada angkutan (transportasi-red) untuk ekspornya yang kurang, tempat penyimpanan produk olahan TBS sawit di pabrik-pabrik menjadi penuh, termasuk di Provinsi Bangka Belitung dan khususnya di Kabupaten Bangka Tengah,” tutur Ayi.
Meski demikian lanjutnya, menurut Wamendag Jerry Sambuaga, pemerintah pusat telah mengambil langkah langkah sebagai upaya untuk menangani permasalah ini. Salah satunya dengan dibentuknya satgas di tingkat pusat yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
“Kami juga sudah koordinasikan dan meminta tolong kepada Kemendag agar segera dilakukan upaya dan langkah-langkah cepat untuk menangani persoalan ini sehingga ada kenaikan harga secara bertahap,” pinta Ayi.
Untuk itu, sembari menunggu tindakan konkrit dari pemerintah pusat yang sedang membuka kembali kran ekspor CPO sawit dan menyusun berbagai langkah pemulihan stabilitas harga, Bupati Bangka Tengah ini berharap untuk sementara para petani sawit bersabar.
“Kita terus berupaya menyampaikan permasalahan sawit ini ke pihak-pihak terkait lainnya, agar kondisinya cepat pulih,” tukas Ayi.
Sementara itu, Bambang Patijaya yang juga Ketua DPD Golkar Bangka Belitung membenarkan informasi dari Wamendag yang disampaikan Bupati Bangka Tengah. Menurutnya, anjloknya TBS sawit ditingkat petani juga terjadi di daerah lain, bukan hanya di Babel.
Bambang mengatakan, pencarian solusi terhadap keluhan petani sawit ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang diterima Bupati Belitung Timur (Beltim) tempo hari. Kemudian ia mengajak Bupati Belitung Timur, Burhanudin bersama-sama menemui PJ. Gubernur Babel, Ridwan Djamaludin untuk mambahas dan mencari solusi jeritan petani. Demikian juga aspirasi petani yang diterima Bupati Bangka Tengah.
“Nah, pertemuan dengan Wamendag ini sebenarnya bagian dari rangkaian persoalan petani sawit dari Beltim yang kemudian Bupati Bangka Tengah menerima aspirasi serupa, sehingga saya selaku ketua dan anggota DPR RI harus menjembatani, membantu dan mendampingi bupati ke pihak kementerian,” jelasnya.
Semula kata Bambang, para petani dan elit di daerah mengira anjloknya harga sawit petani hanya terjadi di Babel saja. Sehingga terkesan kepala daerah dituduh tidak berbuat. Namun faktanya tidak, karena kondisi serupa terjadi juga di daerah lain.