Besok Aliansi Organisasi Pers Gruduk Kejati Babel

Bagikan

“Apapun bentuknya, apapun dalihnya aksi kekerasan tidak dapat dibenarkan, apalagi mengarah pada upaya menghalangi kerja-kerja jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Sebagai salah satu dari organisasi profesi konstituen Dewan Pers, IJTI tentu berkepentingan untuk memastikan kondusifitas kemerdekaan pers di Bangka Belitung tetap terjaga tanpa harus dinodai oleh tindakan yang dapat mencederai semangat kemerdekaan pers yang diamanatkan UU No.40 tahun 1999. Kami berharap insiden ini tidak lagi terjadi di era  keterbukaan seperti saat ini. Insiden ini dapat diselesaikan secara bijaksana dengan semangat soliditas menjaga kemerdekaan pers di tanah air, khususnya di Bangka Belitung.”

 

Menurut informasi, salah satu agenda aksi besok yakni menyampaikan pernyataan sikap kecaman terhadap arogansi oknum Jaksa di Kejati Babel. Aksi ini sendiri terbuka bagi seluruh insan pers Babel untuk ikut menyampaikan protes atas arogansi Kejati oknum staf Kejati Babel.

 

“Kami menyebarkan undangan terbuka kepada seluruh rekan-rekan se-profesi, rekan-rekan wartawan seluruh Babel, jika ingin ikut menyampaikan protesnya atas ancaman terhadap kebebasan pers ini,” ujar Ketua PWI.

 

Sebelumnya diberitakan telah terjadi insiden antara wartawan Bangka Pos Antoni Ramli dengan oknum staf Kejati Babel bernama Bakti. Insiden tersebut bermula saat Antoni Ramli mengambil foto peresmian penggunaan Masjid Mizan Adhiyaksa oleh Jaksa Agung ST. Burhanuddin. Antoni yang berjarak sekitar 20 meter dari Jaksa Agung tersebut mendadak didatangi oleh Bakti yang melarangnya untuk meliput. Tak hanya itu Bakti sempat menantang Antoni untuk berduel di luar tanpa membawa institusi. Tak hanya Bakti, Jhoni Pardede selaku Asisten Intelijen ikut menghampiri dan ikut melarang Antoni Ramli untuk memotret.

 

Ironisnya Antoni Ramli sendiri datang atas undangan yang dari pihak Kasi Penkum Kejati, Basuki Raharjo. Bahkan beberapa wartawan yang hadir dan tertahan di luar pagar mendapat undangan langsung dari Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *