Sebagai penduduk asli yang terdampak mereka hanya bisa menonton akibat ulah beberapa oknum yang mengambil hasil tambang di wilayahnya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan masyarakat sekitar di lokasi operasional KIP.
“Sebagai pemuda sini wajarlah kami bertanya Bang, kemana larinya kompensasi dari banyaknya KIP yang beroperasi di wilayah kami ini,” kata sumber yang namanya tidak mau disebut, saat menghubungi Tim Jobber, Sabtu (13/08/2022) malam.
Sementara, dana kompensasi yang mereka dapatkan dari 3 KIP yang beroperasi di IUP PT Timah di Wilayah Matras, diakui tidak merata dibagikan keseluruh masyarakat Kelurahan Matras, karena hanya Rp.100 per kg nya.
“Masyarakat kami ini hanya dari 3 KIP itulah Bang yang dapat kompensasi. Itu pun hanya Rp100 per kg e,. Karena tidak cukup akhirnya dialihkan ke Lingkungan Matras. Sementara dari KIP lain seperti 4 KIP Sinar Jaya kami tidak ada kompensasi sama sekali, malah kompensasi itu larinya ke masyarakat luar dari Kelurahan Matras,” jelasnya.
Dijelaskannya, saat ini ada kabar bahwa KIP Sinar Jaya bakal nambah lagi satu unit KIP, sehingga menjadi 5 KIP. Sedangkan di pihak Kelurahan Matras tetap 3 KIP.
“Padahal masyarakat kami yang punya wilayah. Tapi kok masyarakat luar yang menikmati hasil tambang di wilayah kami ini. Kalau mereka ada kompensasinya ke masyarakat Matras ya tidak masalah, tapi ini dak jelas bang,” sambungnya.
Hal serupa diungkapkan beberapa anggota panitia 3 KIP Matras, yang menyebutkan dana kompensasi dari 4 KIP Sinar Jaya yang beroperasi di Laut Matras, larinya ke masyarakat luar, seperti Kelurahan Sinar Jaya, Lingkungan Bedeng Akeh, Jelutung, dan Kudai Utara.
“Ni yang lebih dak masuk akal e bro, KIP Sinar Jaya ni nambang e di Laut Matras, tapi kompensasi e bukan e ke masyarakat Matras. Tapi ke Kelurahan lain, yang jauh dari terdampak. Contoh e Kelurahan Sinar Jaya, Lingkungan Bedeng Akeh, Jelutung, same Kudai Utara,” ungkap panitia ini yang juga namanya tidak mau disebutkan.